Sultan Kukuhkan 'Yogya Kota Republik'

Sri Sultan Hamengku Buwono X dan para pengawal Kraton Yogyakarta
Sumber :
  • ANTARA/ Wahyu Putro

VIVAnews - Peringatan 65 tahun pindahnya Ibu Kota RI dari Jakarta ke Yogyakarta merupakan 'ritual' wajib bagi warga Yogya. Peringatan ini juga untuk mengingatkan bahwa Yogya adalah Istimewa.

"Setiap tanggal 4 Januari wajib bagi warga Yogyakarta memperingati hari 'Yogyakarta Kota Republik'," kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, DIY, Selasa.

Jenderal Agus Tarik Mayjen Novi Helmy dari Danjen Akademi TNI ke Staf Khusus Panglima TNI Demi Jabatan Dirut Bulog

Peringatan pindahnya Ibu Kota ke Yogya itu dikukuhkan dalam acara "Yogyakarta Kota Republik". Pengukuah ini dilakukan Sri Sultan didampingi Sri Pakualam IX beserta Bupati se DIY di Pagelaran Keraton.

Dalam pengukuhan ini, Sri Sultan HB X menyatakan, peringatan ini menjadi kekuatan bersama untuk kebersamaan. "Dengan ini kita menatap masa depan yang lebih baik dan berkontribusi buat NKRI serta tetap menjadi bagian NKRI," jelas Sultan.

Sementara, Ketua Panitia Bersama Kirab dan Pengukuhan Yogyakarta Kota Republik, Widihasto Wahana Putra mengatakan, dalam acara kirab dan pengukuhan ini ada tiga dimensi.

Pertama, Yogyakarta selalu memilih cara-cara yang istimewa untuk mengkonsolidir kekuatan potensi masyarakat. Terutama dalam upaya menjaga nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme serta cinta tanah air.

"Gerakan ini merupakan peneguhan sikap politik bersama masyarakat Yogyakarta, dengan segala ciri keistimewaan yang melekat didalamnya sampai kapanpun," kata dia.

Bagi dia, 'Yogyakata Kota Republik' adalah harapan bahwa Kota ini harus menjadi wilayah yang berorientasi pada kepentingan umum, yang sejatinya sinergis dengan konsepsi Tahta Untuk Rakyat.

BMI Gelar Pasar Murah Bersuka Ria UMKM Fest, Ingin Ikut Dorong Ekonomi Kerakyatan

Laporan: Erick Tanjung l DIY, umi

Gedung KPK (Foto Ilustrasi)

Dijanjikan Cair Jelang Lebaran, Anggota DPRD OKU Sumsel Tagih Jatah Fee ke Kepala Dinas PUPR

KPK sudah menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumsel.

img_title
VIVA.co.id
16 Maret 2025