Penanganan Borobudur Jadi Standar Dunia
- Antara/ Anis Efizudin
VIVAnews - Pemerintah tengah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menangani Penyelamatan Candi Borobudur Dari Abu Vulkanik. SOP yang diperkirakan selesai pada minggu depan ini akan dijadikan UNESCO sebagai SOP dunia dalam menangani letusan gunung berapi.
"Kejadian ini luar biasa dan baru kali ini terjadi gangguan gunung berapi pada warisan dunia di zaman modern ini," kata Direktur Peninggalan Purbakala Kemenbudpar Junus Satrio Atmodjo di Jakarta, Sabtu 20 November 2010.
Menurut Junus, lembaga PBB untuk warisan dunia, UNESCO yang biasanya bereaksi cepat kali ini bersikap hati-hati. Saat pertama kali gunung Merapi meletus, dirinya telah melapor ke UNESCO. "Tampaknya UNESCO berhati-hati karena kasus gunung Merapi ini pertama kali di dunia," katanya.
Junus menjelaskan UNESCO beserta beberapa pakar dunia terus memantau Indonesia dalam menangani Candi Borobudur dari dampak Gunung Merapi.
Bahkan mereka mendorong Indonesia untuk membersihkan Candi Borobudur, karena metode yang digunakan Indonesia saat ini terbaik untuk membersihkan Candi Borobudur.
"Penilaian asing Indonesia masih positif dalam menangani Candi Borobudur, bahkan mereka mendorong kita untuk lebih rajin membersihkan Borobudur," katanya.
Junus menyatakan SOP akan siap dalam 1 minggu ke depan. Jika hasilnya ternyata bagus, maka UNESCO akan menjadikan SOP ini menjadi standar dunia. Saat ini, dunia pun belum mempunyai standar penanganan kebudayaan jika terkena letusan gunung berapi.
Junus menceritakan pengalaman sewaktu tsunami Aceh. Badan dunia sekelas UNDP sendiri pun tidak mempunyai standar prosedur dalam menangani kebudayaan. Saat UNESCO datang ke Aceh pun, kehadiran mereka ditolak oleh UNDP.
"UNDP bilang ke UNESCO, belum waktunya mereka turun. Hal ini menunjukkan sekelas badan dunia UNDP pun tidak mempunyai skenario penyelamatan kebudayaan," katanya.
Ia mengakui Indonesia sendiri pun belum mempunyai strategi nasional penanganan kebudayaan. Keputusan setingkat Menteri pun tidak ada karena selama ini Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) tidak fokus terhadap penanganan kebudayaan. "Kita sendiri belum mempunyai anggaran darurat untuk menyelamatkan warisan budaya," katanya.
