Pakar Sarankan Prabowo Rangkul Kekuatan Politik Nasional Secara Inklusif
- Youtube Sekretariat Presiden
Jakarta, VIVA – Pakar pemerintahan dan kebijakan publik dari Universitas Padjajaran, Yogi Suprayogi, menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk menyusun kembali tim pembantunya dan merangkul segenap potensi dan kekuatan politik nasional secara inklusif dengan tetap mendasarkan pada kompetensi dan integritas.
Hal itu dikatakan Yogi setelah mencermati kritisisme publik dan perlawanan yang belakangan terjadi terhadap jalannya pemerintahan Prabowo Subianto di sejumlah isu utama.
"Tantangan utama bagi Presiden Prabowo saat ini adalah aspek governability atau kemampuan di sejumlah kementerian untuk menjalankan agenda pemerintahan sebagaimana arahan presiden. Ini mencakup pula tantangan mengelola dinamika internal pemerintahan serta tekanan dari luar pemerintahan," kata Yogi Suprayogi dalam keterangannya kepada media, dikutip Rabu, 26 Maret 2025.
Presiden RI Prabowo Subianto bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih.
- istimewa
Menurut Yogi, merespon tingginya tekanan publik khususnya dari kalangan masyarakat sipil, Prabowo dinilai perlu menjembatani dan merajut seluruh potensi dan kekuatan politik. Bukan hanya terbatas pada partai politik untuk masuk di pemerintahan, tetapi juga merangkul kelompok-kelompok intelektual kritis, profesional dan unsur masyarakat sipil untuk berkolaborasi secara dinamik dan produktif ikut membangun negara.
"Terlebih dalam situasi geopolitik dan ekonomi dunia yang tidak menentu, presiden dapat merangkul kelompok-kelompok kritis atau intelektual publik secara inklusif. Mereka ini kerap dikenal sebagai masyarakat sipil epistemik yang fokus dalam mengadvokasi berbagai isu publik dan pemerintahan,” ujarnya
"Ini menjadi sangat penting dalam menjaga fokus dan konerja kementerian sehingga lebih akomodatif juga membumi, kredibel dan efektif. Bersama-sama mengawal sisi implementasi dan memonitor impact-nya," sambung Yogi.
Dari perspektif kebijakan, kata Yogi, untuk konteks masyarakat yang plural dan kompleks seperti Indonesia, suara-suara kritis dari kalangan masyarakat sipil yang kritis berfungsi sebagai kontrol dan penyeimbang yang penting untuk mencegah kekeliruan bahkan kegagalan suatu pemerintahan dalam menjalankan mandat rakyat.
Mereka juga dapat berfungsi mendorong percepatan dan kesuksesan agenda pemerintahan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat.
"Tentu saja kelompok-kelompok masyarakat kritis dan intelektual publik yang diajak untuk masuk dalam pemerintahan harus punya kompetensi dan integritas serta komitmen yang baik dan benar untuk kemajuan negara dan bangsa," tambahnya.
Luhut Binsar Pandjaitan Dilantik jadi Penasehat Khusus Presiden Prabowo
- Youtube/ sekretariat presiden
Kata Yogi, pemerintah tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan dari masyarakat. Begitu juga sebaliknya, masyarakat memerlukan pemerintahan yang kapabel dan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan mereka secara mendasar.
"Saya sepakat sepenuhnya bahwa kerjasama dan gotong royong antar elemen bangsa adalah kunci fundamental dalam membangun negara. Sejarah Indonesia sudah memperlihatkan bahwa gotong royong bukan hanya nilai budaya, tetapi juga kebutuhan praktis dan politis demi mencapai kemajuan bangsa secara lebih cerdas, kohesif, inklusif sekaligus berdampak pada masyarakat luas," pungkasnya.
