Diputihkan, Pembayaran Pajak Kendaraan di Jabar Naik Jelang Lebaran Capai Rp76 Miliar

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi
Sumber :
  • VIVA.co.id/Adi Suparman (Bandung)

Bandung, VIVA - Sejak diluncurkan pada 20 Maret 2025, Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor sangat diminati masyarakat. Sejak empat hari digelar, sejak 20-23 Maret 2025, tercatat peningkatan jumlah wajib pajak yang membayar hingga 104 persen. 

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Tegur Perizinan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas

Selama empat hari tercatat wajib pajak yang patuh membayar mencapai 173.797 orang atau jauh melebihi dari hari biasanya, yang hanya 85.027 orang wajib pajak. 

"Bahkan saat hari libur Sabtu dan Minggu, jumlah pembayaran pajak cukup tinggi," ujar Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Senin 24 Maret 2025. 

Dedi Mulyadi Semprot PT Perkebunan Nusantara, Dinilai Lebih Sering Sewa Lahan Dibanding Ngurus Kebun

Nilai uang pajak yang dibayarkan selama empat hari tercatat sebanyak Rp76,3 miliar naik sebesar 54 persen dibandingkan periode hari-hari biasa, sekitar Rp49,7 miliar. 

Pada hari Minggu 23 Maret 2025, meski pembayaran di kantor Samsat libur, ternyata ada pembayaran pajak sebesar Rp4,6 miliar, padahal biasanya tidak lebih dari Rp1 miliar. 

Dedi Mulyadi Sebut Mudik Lebaran 2025 Lebih Baik Dibanding Tahun Lalu, Ini Alasannya

Ini merupakan bukti tingginya animo  masyarakat yang ingin membayar pajak, termasuk membayar via online  melalui aplikasi Sapawarga. 

Dedi mengatakan, seluruh pendapatan pajak akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan di Jawa Barat

Tahun 2025, prioritas adalah penyelesaian jalan provinsi dan dilanjutkan tahun 2026. Program akan diperluas untuk membantu pembangunan jalan kabupaten/kota yang mengalami keterbatasan anggaran. 

"Saya berterima kasih kepada masyarakat pembayar pajak dan petugas Samsat yang sudah bekerja tanpa lelah. Pimpinan mau turun ke lapangan dan berhasil mengatasi kendala yang dialami masyarakat," tanbah Dedi. 

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar  telah diperintahkan untuk melakukan perbaikan sistem dan layanan. Kepala Samsat diminta turun langsung ke lapangan untuk memastikan pelayanan berjalan optimal. 

Gubernur menyatakan tim evaluasi akan diterjunkan ke seluruh kabupaten/kota di Jabar guna mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala yang dihadapi wajib pajak.  

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya