Dukung Ketahanan Pangan, GRASP 2030 Dorong Standar Redistribusi Surplus Makanan Nasional
- Dok. IBCSD
Jakarta, VIVA – Gotong Royong Atasi Susut dan Sisa Pangan Sebelum Tahun 2030 (GRASP 2030) akan membentuk kelompok kerja lintas sektor untuk merumuskan panduan standar redistribusi pangan yang dapat diterapkan bersama oleh pelaku usaha, foodbank (bank pangan) dan pemerintah.
Hal itu dikemukakan Chairwoman GRASP 2030 Angelique Dewi. “Kami akan membentuk Kelompok Kerja Redistribusi Pangan di bawah GRASP 2030, yang akan menyusun pedoman praktis dan realistis untuk redistribusi pangan," kata Angelique dalam keterangannya, Jumat, 21 Maret 2025.
"Kelompok ini akan menjadi ruang kolaboratif bagi organisasi foodbank dan pelaku usaha agar mekanisme redistribusi dapat diperkuat dan diperluas, demi mencegah pemborosan dan mendukung ketahanan pangan nasional,” kata Angelique menambahkan.
Ilustrasi barang pangan pendorong inflasi.
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Dengan langkah ini, kata Angelique, GRASP 2030 berharap redistribusi pangan di Indonesia tak hanya menjadi gerakan sosial, tetapi juga solusi sistemik yang berdampak pada pengurangan sisa makanan dan peningkatan ketahanan pangan nasional.
Sebagai pijakan awal dalam pembentukan kelompok kerja tersebut, yaitu berdasarkan hasil workshop yang digelar Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) yang merupakan inisiator dari GRASP 2030, di Jakarta, Kamis, 20 Maret 2025.
Bertajuk “Meningkatkan Standar Redistribusi Surplus Makanan”, workshop itu mempertemukan tujuh organisasi foodbank anggota GRASP 2030, perwakilan pemerintah, serta mitra calon signatories.
Hadir juga Waste and Resources Action Programme (WRAP) dari Inggris sebagai mitra global yang membagikan praktik terbaik terkait standar redistribusi makanan secara internasional, serta narasumber lainnya dari Foodbank of Indonesia, Aksata Pangan Medan, serta Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Direktur Eksekutif IBCSD Indah Budiani mengatakan, acara ini menjadi langkah konkret untuk memperkuat mekanisme penyelamatan surplus makanan dan mendistribusikannya secara aman dan bermartabat kepada mereka yang membutuhkan.
“Organisasi redistribusi pangan menghadapi tantangan yang beragam, mulai dari keamanan pangan, reputasi brand, hingga kepatuhan hukum. Tapi kita memiliki tujuan yang sama (yaitu) menyelamatkan makanan agar tidak terbuang dan memastikan pangan tersebut tetap aman dan layak bagi mereka yang membutuhkan,” ujar Indah.
Dalam sesi diskusi workshop tersebut, Foodbank of Indonesia, Aksata Pangan, serta Bapanas menyoroti pentingnya sistem monitoring kualitas makanan, integritas merek, hingga kerangka kebijakan yang mendukung.
Adapun dalam sesi breakout, para peserta mengidentifikasi tiga isu utama dalam redistribusi surplus pangan yaitu keamanan dan kualitas pangan, reputasi brand donor, dan kepatuhan terhadap peraturan.
Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas Nita Yulianis menyoroti pentingnya edukasi publik terkait hierarki pangan. “Masih perlu digaungkan mengenai hierarki pangan untuk mengedepankan pencegahan dan donasi makanan. Banyak yang belum mengetahui bahwa donasi makanan adalah salah satu solusi utama sebelum makanan berakhir sebagai limbah,” ujarnya.
