Tekan Angka Pengangguran, Pemkab Bekasi Gandeng Kemenaker Integritaskan Data Ketenagakerjaan
- Istimewa
Jakarta, VIVA – Untuk mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menurunkan angka pengangguran, Pemerintah Kabupaten Bekasi berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI. Salah satu kerja sama itu terkait integrasi data ketenagakerjaan.
Penandatanganan kerja sama itu dilakukan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Immanuel Ebenezer di Gedung Tri Dharma, Kemenaker RI, Jakarta, Kamis, 20 Maret 2025.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengatakan selain menurunkan angka pengangguran, juga diharapkan bisa meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas. Ia bilang sistem informasi ketenagakerjaan sangat penting.
"Nota kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan sistem informasi ketenagakerjaan dan mengintegrasikan layanan publik di bidang ketenagakerjaan secara nasional guna mengurangi angka pengangguran," kata Immanuel, dalam keterangannya, Jumat, 21 Maret 2025.
Pemkab Bekasi bekerja sama dengan Kemenaker.
- Istimewa
Adapun dalam peryataannya Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang yang diwakili Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Nur Hidayah Setyowati, menjelaskan kerja sama ini dengan Kemenaker akan mengintegrasikan data ketenagakerjaan.
Ia mengatakan data itu terkait informasi pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, serta aspek pengawasan ketenagakerjaan.
Selain itu, menurutnya juga menyangkut pengembangan dan perluasan kesempatan kerja. "Informasi pasar kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, hubungan industrial, jaminan sosial, serta data lainnya sesuai kebutuhan," jelas Nur Hidayah.
Dia menambahkan data tersebut dapat diimplementasikan dan dikolaborasikan antara perusahaan, kementerian, serta daerah yang telah menandatangani kerja sama ini.
"Jika tidak ada data yang komprehensif, kebijakan yang diambil dalam mengurangi pengangguran atau meningkatkan lapangan kerja menjadi tidak efektif dan efisien," ujarnya.
Menurut dia, dengan kerja sama ini juga diharapkan sinergi antara Kemenaker dan pemerintah daerah bisa menciptakan sistem data ketenagakerjaan yang lebih terintegrasi, akurat, dan komprehensif.
Dia mengatakan dengan data yang tersusun baik akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Pun, hal itu akan membuat lebih efisien dalam mengatasi pengangguran serta meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia.
Kemudian, ia menuturkan kolaborasi ini juga diharapkan mampu percepat penyerapan tenaga kerja. Lalu, bisa memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan berbasis data yang lebih tepat sasaran.
Adapun selain Kabupaten Bekasi, tujuh daerah lainnya yang turut berkolaborasi dalam penandatanganan kerja sama ini yakni Kota Bandung, Kota Binjai, Kabupaten Subang, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Asahan, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kabupaten Batang.
