Pelayanan Publik Kabupaten Bekasi di Zona Hijau, Wakil Bupati: Harus Tetap Jalan Meski Kondisi Darurat
- Istimewa
Cikarang, VIVA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi meraih penghargaan dari Ombudsman RI terkait penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024. Pelayanan publik Pemkab Bekasi masuk kategori zona hijau.
Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja menyerahkan penghargaan itu secara simbolis kepada Sekretaris Daerah, Dedy Supriyadi, dalam Upacara Korpri di Plaza Pemkab Cikarang Pusat, Senin kemarin.
Dari penilaian Ombudsman, Kabupaten Bekasi memperoleh nilai 87,88 poin. Angka itu meningkat 4,66 poin dari tahun sebelumnya yang mencapai 83,22.
Menurut Asep, dengan capaian itu, Kabupaten Bekasi masuk dalam kategori zona hijau yang memperlihatkan tingkat kepatuhan tinggi dalam pelayanan publik.
"Capaian ini harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," kata Asep dalam keterangannya dikutip pada Selasa, 18 Maret 2025.
Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja dan Sekda Dedy Supriyadi,
- Istimewa
Selain itu, Asep menuturkan pencapaian ini harus diiringi dengan komitmen terus berbenah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik. Ia pun mengingatkan meski Kabupaten Bekasi masih dalam kondisi Tanggap Darurat Bencana Banjir, pelayanan publik harus tetap berjalan optimal.
"Saya mengajak seluruh jajaran perangkat daerah untuk meningkatkan koordinasi dan respons cepat dalam membantu masyarakat terdampak, sehingga pelayanan publik tetap berjalan meski dalam kondisi darurat," jelas Asep.
Asep menambahkan pihaknya akan berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Ia bilang pelayanan publik harus jadi bukti nyata dari upaya berkelanjutan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel.
Pun, ia menuturkan Pemkab Bekasi ke depan bertekad untuk mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan dengan terus berinovasi serta perkuat koordinasi lintas sektor. Selain itu, Asep menekankan upaya peningkatan kompetensi aparatur juga akan jadi prioritas untuk memastikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien bagi masyarakat.
Dijelaskan dia, dalam kondisi darurat seperti bencana banjir yang masih berlangsung, pemerintah juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan respons cepat dalam memberikan bantuan. "Serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal," ujarnya.
Pengangkatan CPNS Paling Lambat Juni 2025, Pemerintah Harus Perhatikan Percepatan Pelayanan publik
Pemerintahan Prabowo Subianto percepat pengangkatan CASN. Untuk CPNS paling lambat Juni 2025, dan PPPK pada Oktober 2025.
