Dirjen AHU Kementerian Hukum Ungkap Singapura Bakal Bantu Pemulangan Paulus Tannos
- Istimewa
Jakarta, VIVA – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum RI kembali buka suara soal kabar terbaru pemulangan buronan kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum RI, Widodo menjelaskan bahwa pihaknya sudah menyerahkan berkas untuk proses ekstradisi Paulus Tannos. Berkas itu dikirim ke pemerintah Singapura yang telah berhasil menangkap Paulus Tannos.
Widodo menyebutkan, Pemerintah Singapura bakal membantu pemulangan Paulus Tannos ke Indonesia. "Tapi infonya pihak Singapura akan membantu sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya kepada wartawan, Selasa, 18 Maret 2025.
Widodo menjelaskan, dia masih optimis Paulus Tannos bisa dipulangkan dan diproses hukum di Indonesia. "Kami tetap berharap demikian, tapi kan proses penegakan hukum di Singapura tidak bisa kita intervensi, kita tetap menghormati proses tersebut," katanya.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Kemenhukham RI
- vivanews/Andry Daud
Meski begitu, Widodo bersama pihak Ditjen AHU masih menunggu kabar jelas dari Singapura soal Paulus Tannos.
Sebelumnya diberitakan, buronan kasus korupsi e-ktp Paulus Tannos, yang masuk daftar pencarian orang (DPO) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu ditangkap di Singapura. Saat ini, Paulus Tannos masih menjalani penahanan oleh otoritas Singapura.
Proses ekstradisi untuk Tannos dari Singapura ke Indonesia pun sudah berjalan, namun diperkirakan proses itu akan berlangsung alot karena pria dengan nama Tionghoa Tjhin Thian Po itu melawan di pengadilan dan menolak ekstradisi.
Menteri Dalam Negeri dan Hukum Singapura, K Shanmugam mengatakan bahwa pada 19 Desember 2024, Singapura menerima permintaan dari Indonesia untuk menangkap Paulus Tannos.
Tannos menjadi buron karena keterlibatannya dalam dugaan korupsi, yang berkaitan dengan ‘proyek e-KTP’.
“Singapura menanggapi permintaan dari Indonesia dengan sangat serius. Ini adalah kasus pertama di bawah perjanjian ekstradisi antara Singapura dan Indonesia. Beberapa dari Anda mungkin mengetahui bahwa perjanjian tersebut mulai berlaku pada Maret 2024,” kata Menteri Shanmugam, dikutip dari transkrip yang disiarkan di situs Kementerian Hukum Singapura, mlaw.gov.sg, Rabu, 12 Maret 2025.
Shanmugam menambahkan, badan-badan negara diharuskan untuk menilai apakah permintaan tersebut termasuk dalam kerangka perjanjian ekstradisi. Biro Investigasi Praktik Korupsi (CPIB) melakukannya bersama dengan Kamar Jaksa Agung (AGC).
Mereka berpendapat bahwa permintaan tersebut memang termasuk dalam perjanjian. Jadi, pada 17 Januari 2025, kira-kira dalam waktu satu bulan sejak permintaan tersebut, CPIB mengajukan permohonan ke pengadilan agar dikeluarkan surat perintah penangkapan. Pengadilan mengeluarkan surat perintah pada hari yang sama, dan Tannos ditangkap pada hari yang sama.
“Setelah itu, ada serangkaian prosedur. Langkah pertama setelah perintah penangkapan dikeluarkan, adalah saya harus diberitahu sebagai Menteri Hukum, untuk melihat apakah ada alasan untuk membatalkan perintah tersebut. Saya melihatnya berdasarkan saran AGC. Saya bilang tidak, kami tidak membatalkan perintah tersebut. Jadi Tannos, setelah ditangkap, telah ditahan tanpa jaminan,” ujar Shanmugam.
Dia juga telah menunjukkan paspor diplomatik yang dikeluarkan oleh Guinea Bissau. Penasihat hukumnya telah menyampaikan paspor itu kepada pengadilan.
Pemerintah Singapura, sebagaimana disarankan oleh AGC, menganggap bahwa meskipun Tannos telah menunjukkan paspor diplomatik ini, hal itu tidak memengaruhi jabatannya, dan ia tidak memiliki kekebalan diplomatik yang akan menghalangi penangkapan atau ekstradisi.
“Tentu saja, kuasa hukum Tannos berhak untuk mengajukannya ke pengadilan dan mereka telah mengatakan akan menindaklanjutinya, tetapi sejauh ini mereka belum melakukannya,” ujar Shanmugam.
Berikutnya adalah permintaan ekstradisi formal, yang harus disertai dengan bukti yang tepat. Pada 24 Februari 2025, sekitar dua minggu lalu, Singapura menerima permintaan ekstradisi formal dari Indonesia, beserta semua dokumennya.
"AGC saat ini sedang meninjau permintaan dan semua dokumen tersebut, bersama dengan lembaga lain, termasuk CPIB. Setelah semua persyaratan ekstradisi terpenuhi, maka prosesnya akan diajukan ke pengadilan, dan proses akan dimulai untuk perintah ekstradisi formal," kata Menteri Shanmugam.
“Berapa lama ini akan berlangsung? Jika Tannos tidak menentang ekstradisinya, ia dapat diekstradisi dalam waktu enam bulan, bahkan mungkin kurang. Namun, ia telah memberi tahu pengadilan bahwa ia tidak akan menyetujui ekstradisi tersebut, dan bahwa ia sebenarnya akan menentang ekstradisi tersebut,” ujarnya.
Jika demikian, prosesnya jelas akan memakan waktu lebih lama. Kedua belah pihak harus mengajukan tanggapan mereka.
Pengadilan juga harus menemukan tanggal yang tepat untuk mendengarkan tanggapan tersebut. Pengadilan akan membutuhkan waktu untuk mengeluarkan perintahnya.
"Tannos memiliki tim pengacara. Ia juga berhak mengajukan jaminan. Ia juga, tentu saja, akan meminta waktu untuk mempersiapkan kasusnya, dan jika pengadilan memerintahkan ekstradisi, ia berhak mengajukan banding,” ujarnya.
Menurut Shanmugam, masyarakat dapat melihat di negara lain, berapa lama waktu yang dibutuhkan jika suatu pihak menentang perintah ekstradisi. Sidang dapat bervariasi dari kasus ke kasus. Proses hukum yang lengkap, jika ditentang di setiap langkah dan rumit, bahkan dapat memakan waktu dua tahun atau lebih.
"Semuanya tergantung pada dokumen yang kami dapatkan, argumen seperti apa yang diajukan Tannos, dan bagaimana pengadilan menyikapinya," katanya.
“Dari sudut pandang Pemerintah Singapura, kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk mempercepatnya. Masalahnya ada di pengadilan. Kami tidak bisa begitu saja menerbangkannya ke pesawat dan memulangkannya. Ada proses formal,” kata Shanmugam.
Shanmugam menambahkan, ketika seseorang datang ke Singapura, misalnya, dengan dalih palsu atau paspor palsu, maka masalah tersebut dapat ditangani secara berbeda karena masuknya mereka ke Singapura berdasarkan serangkaian pernyataan dan dokumen tertentu.
Jika itu tidak sah, mereka dapat membatalkan izin tinggalnya dan memintanya untuk kembali ke negara asalnya karena ia seharusnya tidak datang sejak awal.
Namun, dalam kasus Tannos berbeda. Ia harus melalui proses formal karena ia memiliki paspor yang sah, dan ia secara sah berada di Singapura dan dituduh melakukan sesuatu. "Kami harus menyelesaikannya untuk mendapatkan perintah."
