Instansi Sipil Bisa Dijabat TNI Aktif Disepakati Bertambah Jadi 16
- Istimewa
Jakarta, VIVA – Jumlah Kementerian atau Lembaga sipil yang bisa dijabat TNI bertambah menjadi 16 instansi. Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin mengungkap instansi yang bertambah tersebut, yakni Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
"Mungkin sudah tahu ya teman-teman. Sekarang ada ditambah satu yaitu Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)," kata politikus PDIP itu, Sabtu, 15 Maret 2025.
Tb Hasanudddin menjelaskan, penambahan jumlah instansi sipil tersebut sudah disepakati dalam rapat panitia kerja antara legislatif dengan pemerintah yang berlanjut hingga hari ini sejak kemarin.
"Sudah, sudah (sepakat). Saya bilang dari 15 jadi 16. Satu itu Badan Perbatasan," imbuhnya.
Rapat Komisi I DPR dengan Panglima TNI bahas revisi UU TNI.
- Antara FOTO
Sebelumnya diberitakan, Komisi I DPR RI dan Pemerintah kembali melanjutkan Rapat Panitia Kerja (Panja) membahas Revisi Undang-undang TNI, pada hari ini, Sabtu, 15 Maret 2025. Rapat Panja ini sejatinya sudah berlangsung sejak Jumat kemarin, di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat.
"Kami mulai kemarin pada pukul 13.30 WIB, setelah salat Jumat. Kita mulai, tadi malam sampai sekitar jam 22.00 WIB. Hari ini akan mulai lagi jam 10.00 WIB. Sampai kapan nanti jam berapa saya belum tahu," kata TB Hasanuddin.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi I DPR Utut Adianto memberikan sinyal Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI akan selesai sebelum lebaran atau masuk masa reses DPR pada 21 Maret 2025. Rapat paripurna terakhir DPR pada 20 Maret 2025 diduga kuat bakal jadi momentum pengesahan revisi UU TNI.
"Kalau kita bisa selesai, kenapa harus lambat?" kata Utut di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Maret 2025.
Soal Penolakan RUU TNI, Wakil Ketua Komisi I DPR: Pro Kontra Hal Lumrah
Dave menegaskan, kekhawatiran publik mengenai dwifungsi ABRI tidak akan kembali terjadi.
