Praktisi Filsafat Hukum Nilai Dominus Litis Bisa Buat Kewenangan Jaksa Berlebihan
- Istimewa
Jakarta, VIVA – Revisi Undang-Undang (RUU) KUHAP yang tengah digodok DPR menimbulkan pro-kontra di publik. Asas dominus litis dinilai dapat membuat kewenangan jaksa menjadi berlebihan.
Praktisi Filsafat Hukum, Petrus Bello, mengatakan konsep dominus litis tidak berkorelasi dengan keadilan karena dominus litis berakar pada ius puniendi, yakni hak negara untuk menghukum individu.
"Sementara itu, hak individu merupakan senjata ampuh yang dimiliki individu bahkan untuk menentang pemerintah," kata Petrus dalam diskusi bertajuk Dominis litis dalam RUU KUHAP: Penegakan Hukum atau Absolutisme Kekuasaan IDP LP, Kamis 27 Februari 2025.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Eko Priliawito| VIVAnews
Menurut Petrus, asas hukum merupakan bagian penting dari hukum karena mengikat hakim dan dapat menyediakan jawaban ketika kasus tidak memiliki aturan yang jelas.
"Asas hukum ini terutama berfungsi untuk melindungi hak individu dan HAM," ujar dia.
Petrus juga menekankan pentingnya check and balance dalam pengelolaan negara. Sehingga tak ada satu pun institusi yang overpower.
"Sumber masalah permasalahan itu adalah kekuasaan. Ada trinitas lain kekuasaan, yaitu seks, uang, dan ini, yang harus dikendalikan," ujarnya.
Lebih jauh Petrus menegaskan, pemerintah harus bisa mengatur kekuasaan tersebut dan mengembalikan sistem yang berbasis nilai.
"Kita harus kembalikan ke sistem, tapi sistem itu tidak akan jalan jika tidak punya nilai," tandasnya.
Draf RUU KUHAP: Advokat Bisa Dampingi Saksi, Bukan Hanya Tersangka
Komisi III DPR RI mulai merumuskan revisi UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
