Petani Tembakau Kritik Rancangan Permenkes, Dinilai Bertentangan dengan Visi Prabowo
- ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Jakarta, VIVA – Sekretaris Jenderal DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Kusnadi Mudi, mengatakan kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam menyusun Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) dinilai bertentangan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kedaulatan nasional tanpa campur tangan asing.
Ia menduga Rancangan Permenkes tersebut mengadopsi agenda asing melalui Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang disusun oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
“Organisasi supranasional ini, dengan keluarnya Amerika Serikat, disinyalir dikendalikan oleh kepentingan kelompok-kelompok tertentu saja,” ujar Kusnadi dalam keterangan tertulis, Rabu, 26 Februari 2025.
Petani menjemur daun tembakau (Foto ilustrasi)
- ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho
Ia juga menyinggung pidato politik Presiden Prabowo yang menegaskan agar Indonesia berdiri di atas kaki sendiri. Pernyataan ini menegaskan sikap pemerintahannya yang tidak akan disetir oleh pihak asing.
"Kita akan wujudkan cita-cita Bung Karno berdiri di atas kaki kita sendiri, kita tidak akan minta-minta. Kita akan bangkit dengan kekuatan kita sendiri, saudara-saudara sekalian," ucap Prabowo di peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat Sabtu, 15 Februari 2025.
Lebih lanjut, Kusnadi mengatakan bahwa niatan kelompok-kelompok tertentu yang terus mendorong Indonesia untuk meratifikasi FCTC tidak sesuai dengan kondisi ekosistem pertembakauan nasional, di mana, kata dia, sektor ini telah menjadi sumber penghidupan bagi sekitar 6 juta tenaga kerja, mulai dari hulu sampai hilir.
"Indonesia sebagai negara berdaulat dan mandiri, seharusnya tidak perlu mengikuti aturan dan campur tangan asing dalam mengelola komoditas andalannya," bebernya.
"Patut diingat, tembakau sebagai komoditas memiliki sejarah panjang serta dapat menggerakan perekonomian sesuai dengan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo yang ingin mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan," sambungnya.
Ia melanjutkan, sektor pertembakauan telah menjadi mata pencaharian bagi 2,5 juta petani dan satu-satunya tanaman andalan di musim kemarau. Menurutnya, tembakau bukan hanya menyerap tenaga kerja, namun juga menggerakkan perekonomian daerah hingga nasional.
"Kami berharap pengambil kebijakan harus benar-benar berhati-hati dalam menyusun sebuah aturan. Jangan sampai peraturan yang dilahirkan justru membunuh sumber penghidupan petani yang berujung pada pelemahan ekonomi dan pertambahan angka pengangguran," tutupnya.
