Di Hadapan Massa Indonesia Gelap, Istana: Pendidikan Layak dan Murah Itu Sedang Kami Perjuangkan
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Jakarta, VIVA – Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan pemerintah saat ini sedang memperjuangkan akses pendidikan yang layak dan murah bagi masyarakat. Dia pun meminta masyarakat untuk mengawal hal tersebut.
Hal itu disampaikan Prasetyo, saat menemui massa aksi demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Kamis, 20 Februari 2025.
"Saudara-saudara menghendaki pendidikan yang berkualitas, kita pun menghendaki kualitas pendidikan yang berkualitas," kata Prasetyo.
"Saudara-saudara menghendaki pendidikan yang layak, pendidikan yang murah, itu yang sedang kami perjuangkan. Mari kita kawal bersama-sama,” sambungnya.
Berkaitan dengan hal tersebut, Prasetyo menjelaskan dirinya sebagai perwakilan pemerintah menerima 13 tuntutan yang disuarakan dalam aksi demonstrasi Indonesia Gelap.
Dia mengatakan, 13 tuntutan itu akan dikaji dan dipelajari lebih lanjut. Selanjutnya, Prasetyo berjanji akan berkomunikasi dengan para massa aksi terkait hasil pengkajian tersebut.
"Kita akan terus berkomunikasi. Setuju?" katanya.
13 Tuntutan Mahasiswa untuk Pemerintah
Untuk diketahui, mahasiswa membawa 13 tuntutan utama yang mereka nilai sebagai isu mendesak yang harus segera ditindaklanjuti pemerintah dalam aksi demontrasi bertajuk Indonesia Gelap.
Bagas Wisnu, Jenderal Lapangan Aksi Indonesia Gelap, menyatakan bahwa aksi ini bukan hanya bentuk protes, tetapi juga panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalannya pemerintahan.
“Jika pemerintah tidak merespons tuntutan ini, kami akan terus menggelar aksi serupa di berbagai daerah di seluruh Indonesia,” tegasnya.
Berikut adalah 13 tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi ‘Indonesia Gelap’:
1. Pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis, serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
2. Cabut proyek strategis nasional (PSN) yang dinilai merampas hak rakyat, serta dorong reforma agraria sejati.
3. Tolak revisi Undang-Undang Minerba, yang dianggap sebagai alat pembungkaman kritik di lingkungan akademik.
4. Hapuskan multi-fungsi ABRI, karena keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi mengancam demokrasi.
5. Sahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat, untuk melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah dan budaya mereka.
6. Cabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang dinilai mengancam sektor pendidikan dan kesehatan rakyat.
7. Evaluasi total program makan bergizi gratis, agar tidak hanya menjadi alat politik tetapi benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen, demi kesejahteraan akademisi dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi.
9. Desak Presiden menerbitkan Perppu Perampasan Aset, untuk memberantas korupsi dan kejahatan ekonomi secara efektif.
10. Tolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan, karena dinilai dapat memperkuat impunitas aparat dan melemahkan pengawasan publik.
11. Efisiensi dan perombakan Kabinet Merah Putih, untuk mengatasi keborosan serta mengganti pejabat yang dianggap bermasalah.
12. Tolak revisi peraturan tata tertib DPR, yang dianggap berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan di lembaga legislatif.
13. Reformasi total Polri, untuk menghapus budaya represif dan meningkatkan profesionalisme kepolisian.
