Efisiensi Anggaran, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Pilih Wisma Buat Rapat Dibanding Hotel
- VIVA.co.id/Fajar Sodiq (Solo)
Jakarta, VIVA – Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi akan meniadakan rapat-rapat pemerintah daerah (Pemda) yang biasanya digelar di hotel. Dia mengatakan, banyak wisma yang bisa digunakan sebagai lokasi rapat.
Hal itu disampaikan Ahmad Luthfi merespons adanya kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat.
"Iyalah, kita kan masih punya wisma. Kenapa harus di hotel," kata Ahmad Luthfi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Februari 2025.
Calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Luthfi
- VIVA.co.id/Andrew Tito
Di sisi lain, Ahmad Luthfi mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat. Menurutnya, efisiensi anggaran bukanlah penghapusan anggaran.
"Efisiensi anggaran kan sama saja ya, bukan penghapusan anggaran. Ada beberapa item-item anggaran yang diefisiensi," tuturnya.
Dia lantas mengungkap sejumlah anggaran Pemprov Jawa Tengah yang terkena efisiensi. Salah satunya, anggaran untuk perjalanan dinas.
"Di antaranya kan perjalanan dinas, kemudian rapat-rapat, program-program yang tidak populer dan tidak kepada masyarakat, pro kepada rakyat. Itu harus kita evaluasi kembali," ungkap Luthfi.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran yang tidak perlu di APBN dan APBD 2025, sehingga negara bisa hemat Rp306,69 triliun. Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berisi tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Adapun penerbitan Inpres 1/2025 ditujukan bagi para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian, para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para Gubernur, dan para Bupati atau Wali Kota.
"Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 306,69 triliun," dikutip dalam Inpres yang dikeluarkan Presiden Prabowo, Kamis, 23 Januari 2025.
Penghematan itu dilakukan dengan cara review masing-masing atas anggaran belanja di kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun. Sementara itu, Presiden Prabowo juga menginstruksikan seluruh menteri dan pimpinan lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja K/L sesuai besaran yang ditetapkan oleh menteri keuangan.
Identifikasi rencana efisiensi itu meliputi belanja operasional dan non operasional sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.
Presiden RI Prabowo Subianto
- Youtube Sekretariat Presiden
Dalam Inpres itu seluruh menteri Kabinet Merah Putih diminta menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran kepada mitra Komisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mendapat persetujuan. Setelah disetujui, diminta melapor kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani paling lambat 14 Februari 2025.
"Menteri Keuangan untuk melakukan revisi anggaran Kementerian/Lembaga dengan memblokir anggaran dan dicantumkan pada catatan halaman IVA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)," tulis diktum kelima poin c.
