Khofifah Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Potong Bansos
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Jakarta, VIVA – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pihaknya akan meminta penjelasan dari Sekda Provinsi Jawa Timur terkait anggaran apa saja yang terkena efisiensi.
Sejauh ini, Khofifah memastikan, efisiensi anggaran tak akan mengganggu kinerja dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.
"Siang ini kami akan mendapatkan detail penjelasan dari Sekda. Untuk bisa melihat bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengganggu kinerja Pemprov," kata Khofifah kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Februari 2025.
Ketum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa.
- VIVA.co.id/Nur Faishal (Surabaya)
Selain itu, Khofifah juga akan memastikan efisiensi anggaran tak berdampak pada layanan publik, khususnya pemberian bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat.
"Terutama bansos, tidak boleh dipotong. Layanan-layanan publik tidak boleh dikurangi," jelas dia.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran yang tidak perlu di APBN dan APBD 2025, sehingga negara bisa hemat Rp306,69 triliun. Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berisi tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Adapun penerbitan Inpres 1/2025 ditujukan bagi para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian, para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para Gubernur, dan para Bupati atau Wali Kota.
"Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 306,69 triliun," dikutip dalam Inpres yang dikeluarkan Presiden Prabowo, Kamis, 23 Januari 2025.
Penghematan itu dilakukan dengan cara review masing-masing atas anggaran belanja di kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun. Sementara itu, Presiden Prabowo juga menginstruksikan seluruh menteri dan pimpinan lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja K/L sesuai besaran yang ditetapkan oleh menteri keuangan.
Identifikasi rencana efisiensi itu meliputi belanja operasional dan non operasional sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.
Dalam Inpres itu seluruh menteri Kabinet Merah Putih diminta menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran kepada mitra Komisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mendapat persetujuan. Setelah disetujui, diminta melapor kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani paling lambat 14 Februari 2025.
"Menteri Keuangan untuk melakukan revisi anggaran Kementerian/Lembaga dengan memblokir anggaran dan dicantumkan pada catatan halaman IVA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)," tulis diktum kelima poin c.
