Yan Mandenas DPR Minta Pemda di Papua Konsisten Alokasikan Dana Pendidikan Gratis dari Otsus
- Istimewa
Jakarta, VIVA - Aspirasi siswa sekolah yang ingin pendidikan gratis di Papua dinilai sebagai masukan yang baik kepada pemerintah. Tak perlu dibenturkan dengan adanya penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Demikian disampaikan anggota DPR RI Fraksi Gerindra dari Daerah Pemilihan Papua, Yan Permenas Mandenas. Yan mengaku akan berkoordinasi dengan pihak pemerintah untuk merespons aspirasi murid sekolah terkait pendidikan gratis di Papua.
Yan menuturkan program MBG era Prabowo dan pendidikan gratis tak perlu dibenturkan.
Menurut dia, dua program itu bisa berjalan bersama karena bersumber dari dua mata anggaran yang berbeda.
Ia menekankan karena program MBG berasal dari APBN. Sementara, pendidikan gratis bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Dijelaskan Yan, aspirasi pendidikan gratis jadi masukan bagi pemerintah. Kata dia, masukan itu untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap alokasi dana Otsus Papua yang berjalan selama kurang lebih 23 tahun sampai saat ini, khususnya di bidang pendidikan.
“Sebagai anggota DPR RI Dapil Papua, kita setuju dengan apa yang disampaikan para murid sekolah. Pada prinsipnya, permintaan ini akan kita koordinasikan di rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan meminta dukungan pimpinan DPR," jelas Yan.
VIVA Militer: Para siswa di Papua menikmati program Makanan Bergizi Gratis (MBG)
- Pen. Kogabwilhan III
Lebih lanjut, dia mengatakan antara alokasi anggaran dan aturan pelaksanaan penggunaan dana pendidikan 30% yang diamanatkan dalam Pasal 34 UU No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) itu bisa memberikan proteksi kepada para murid sekolah orang asli Papua. Hal itu dengan mengharapkan adanya subsidi pendidikan gratis.
Untuk diketahui dalam Pasal 34 ayat (3) huruf e angka (2) huruf a UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua disebut 30% untuk belanja pendidikan.
“Itulah yang akan dikoordinasikan antara DPR dan pemerintah, agar mendorong harapan para murid dan orang tua murid itu bisa terakomodir dalam dana Otsus di kabupaten/kota di Papua,” ujar Yan.
Adapun untuk program MBG, ia berharap agar semua murid, orang tua murid dan seluruh masyarakat Indonesia, tak terkecuali di Papua bisa memberikan dukungan penuh.
Bagi dia, perlu dibedakan antara pendidikan gratis dan MBG yang menjadi janji kampanye Presiden Prabowo. "MBG ini harus konsisten karena merupakan satu dari sekian program Presiden Prabowo yang sudah disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.
Dia bilang program MBG tak bisa dibatalkan sehingga harus konsisten dijalankan ke seluruh pelosok tanah air, termasuk Papua. Menurut Yan, persoalan teknis pelaksanaan program MBG di Papua akan diatur Badan Gizi Nasional.
“Saya berharap, mari kita sama-sama memberikan dukungan penuh. Isu MBG ini jangan sampai dipolitisasi untuk hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan substansi persoalan yang jadi aspirasi dari para pelajar sekolah di Papua," tuturnya.
