Cak Imin Minta Presiden Prabowo Segera Bentuk Kementerian Haji dan Umrah, Ini Alasannya
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta, VIVA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berharap agar Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Kementerian Haji dan Umrah. Ia mengaku banyak permasalahan terkait haji dan umrah yang terus berulang.
Hal tersebut diungkap Cak Imin dalam sambutannya di acara diskusi publik di DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Februari 2025.
"Salah satu, usulan kita dari awal adalah pemisahan kementerian agama dan kementerian haji," ujar Cak Imin.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin usai meninjau Inacraft 2025 di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Februari 2025
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Cak Imin mengaku punya pengalaman saat menjadi pengawas haji. Salah satunya yaitu menunggu 2x24 jam di bandara saat ingin kembali ke Indonesia. Ia juga menyinggung keluhan masyarakat soal tenda di Mina, Arab Saudi.
"Pasti ada persoalan yang terulang ulang. Apakah di tenda, Mina. Apakah di saat arafah, apakah disaat transportasi yang delay, kepulangannya itu saya saja harus menunggu hampir 2x24 jam di bandara. Sebuah pengalaman yang amat sangat rumit," katanya.
Maka itu, ia berharap agar Presiden Prabowo Subianto segera memisahkan Kementerian Agama, membentuk Kementerian Haji dan Umrah.
Cak Imin menambahkan Presiden Prabowo telah memulai untuk membentuk Kementerian Haji dan Umrah. Meskipun, baru ada Badan Penyelenggaraan Haji.
"Ini salah satu revolusi penyelenggaraannya. Alhamdulillah pak Prabowo telah memulai, meskipun baru setengah revolusi. Yaitu ada badan penyelenggaraan haji, tapi belum menjadi kementerian," kata Cak Imin.
"Kita berharap undang-undang haji yang akan kita bentuk nanti badan penyelenggara haji kita usulkan diubah menjadi kementerian haji dan umrah," imbuhnya.
Sebagai informasi, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis mengusulkan kepada Pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto untuk membentuk Kementerian khusus Haji.
Dalam keterangan resminya, Cholil Nafis berpandangan bahwa Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) seringkali disibukkan soal haji.
"Seringkali Kementerian Agama RI itu disibukkan dengan pelaksanaan haji," kata Cholil Nafis dalam keterangan resmi yang dikutip Jumat, 4 Oktober 2024.
Kemenag menurut Cholil, juga sering mendapatkan perhatian dan risiko yang tinggi, sebab Kemenag menjadi travel haji terbesar di dunia yang dikelola Pemerintah melalui Kemenag tersebut.
"Karena memang masalahnya kompleks dan menjadi perhatian umat karena menyangkut ibadah fisik dan ibadah harta sekaligus," katanya
Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan untuk membentuk suatu badan seperti kementerian yang fokus untuk menangani seputar haji.
"Maka secara pribadi saya kepikiran dan punya usul agar soal haji, pengelolaan dana haji (BPKH) dan soal-soal lainnya berkenaan dengan haji dipisahkan dari Kementerian Agama," ucap Cholil Nafis.
Dengan dipisahkannya urusan haji dari Kementerian Agama, Ketua MUI itu meyakini Kemenag bakalan lebih fokus terhadap agama-agama yang lain dan hubungan sosial keagamaan, tidak hanya islam.
"Agar haji menjadi badan atau kementerian tersendiri sehingga lebih fokus. Begitu juga agar Kemenag RI fokus mengurus agama-agama dan hubungan sosial keagamaan," tutup Cholil Nafis.
