AHY Cari Investor Buat Bangun Infrastruktur karena APBN Kena Efisiensi
- Kementerian Pekerjaan Umum
Jakarta, VIVA – Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku mencari solusi atau jalan keluar untuk pembangunan infrastruktur agar tetap berjalan di Indonesia. Sebab, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 terkena efisiensi dan berdampak pada keberlanjutan pembangunan infrastruktur.
AHY mengaku akan mencari investor swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk menggarap proyek infrastruktur.
"Kami terus mencari solusi pendanaan yang tidak hanya mengandalkan APBN atau fiskal negara, tetapi juga memanfaatkan investasi yang kredibel dan berkelanjutan, baik dari dalam maupun luar negeri," ujar AHY di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Rabu, 19 Februari 2025.
AHY menilai keterlibatan pihak swasta merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur. Termasuk, pembangunan di sektor perhubungan, perumahan, hingga pertanian.
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harumurti Yudhoyono (AHY)
- VIVA/Ahmad Farhan Faris
AHY juga akan menetapkan program-program prioritas bersama jajaran menteri yang berada di bawah Kemenko Infrastuktur. Hal itu dilakukan karena imbas dari penghematan anggaran pembangunan infrastruktur yang cukup besar.
"Dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran, kami menyikapi secara positif perlunya penetapan prioritas yang tepat guna mendukung kebijakan Presiden (Prabowo Subianto), tanpa mengesampingkan kebutuhan perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang strategis untuk masa kini maupun masa depan," ujarnya.
Salah satu kementerian yang di bawah naungan Kemenko Infrastruktur yaitu Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Dalam rapat kerja yang digelar antara Komisi V DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pagu anggaran Kementerian PU Tahun Anggaran (TA) 2025 akhirnya disepakati menjadi sebesar Rp 29,57 triliun.
Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan, angka itu merupakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
"Pagu DIPA Kementerian PU yang semula Rp 110,95 triliun telah diefisiensikan sebesar Rp 81,38 triliun, sehingga sisa total pagu setelah efisiensi adalah Rp 29,57 triliun yang terdiri dari non-rupiah murni Rp 16,31 triliun dan rupiah murni Rp 13,26 triliun," kata Dody dalam keterangannya, Kamis, 6 Februari 2025.
Dia mengatakan, efisiensi anggaran TA 2025 tersebut menyebabkan 10 perubahan pola kerja Kementerian PU. Antara lain mencakup pembatalan kegiatan fisik SYC baru dan MYC baru yang bersumber dari rupiah murni, pembatalan pembelian alat baru, penggunaan dana tanggap darurat selektif dan efisien, dan pembatasan perjalanan dinas.
Dody juga menyampaikan realisasi serapan anggaran Kementerian PU untuk TA 2024, yang mencapai 93,5 persen atau Rp 169,82 triliun dari total anggaran Rp 181,62 triliun, dan dengan capaian fisik mencapai 95,48 persen.
Sementara dari 2.946 paket kontraktual sebesar Rp 111,65 triliun, tercatat pada tahun 2024 telah terkontrak sebanyak 2.945 paket sebesar Rp 111,32 triliun, atau 99,7 persen dari target.
