Wamendikti Fauzan Sebut Demo 'Indonesia Gelap' Salah Alamat, Minta Mahasiswa Lebih Intelek
- tvOne/Didiet Cordiaz
Semarang, VIVA – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Prof Fauzan merespons aksi demo bertajuk 'Indonesia Gelap' yang dilakukan elemen mahasiswa di berbagai daerah.
Fauzan menegaskan bahwa demonstrasi adalah hak dalam demokrasi dan tidak dilarang. Namun, ia menekankan pentingnya mahasiswa meningkatkan pemahaman intelektual terhadap berbagai isu, terutama kebijakan pemerintah.
"Saya kira yang diperlukan itu adalah pemahaman yang komprehensif, mahasiswa dan dosen ini mememiliki kapasitas intelektual yang lebih. Saya kira penting itu menjadi dasar untuk melihat sesuatu. Demo memang tidak dilarang," kata Fauzan di sela acara Koordinasi Pimpinan Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2025 di Semarang, Selasa, 18 Februari 2025.
Aksi unjuk rasa mahasiswa Indonesia Gelap
- VIVA.co.id/Andrew Tito
Menurut Fauzan, isu pemangkasan beasiswa dan anggaran pendidikan yang menjadi salah satu tuntutan mahasiswa dalam aksi tersebut salah kaprah. Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah tidak akan berdampak pada program beasiswa.
"Kalau itu yang di soal persoalan anggapan seolah olah efisiensi di kementerian akan menyasar itu (beasiswa) salah alamat. Bagi kementerian pendidikan tinggi efisiensi tidak akan menyasar pada persoalan persoalan beasiswa," tegasnya.
Fauzan menambahkan meskipun mahasiswa memiliki hak untuk berdemo, tapi mereka juga diharapkan dapat melihat persoalan secara menyeluruh dan berbasis data.
"Harusnya mahasiswa meningkatkan intelektual. (Tapi) Demo tidak dilarang karena itu bagian dari demokrasi," pungkasnya.
Sebelumnya, sejumlah elemen mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia turun ke jalan melakukan unjuk rasa bertajuk "Indonesia Gelap" dengan menyuarakan sejumlah tuntutan dan kritik kepada pemerintah.
Di Jakarta, aksi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan elemen mahasiswa dari wilayah Jabodetabek turun ke jalan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin, 17 Februari 2025,
Mahasiswa cemas dan khawatir terhadap program-program pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat dan kebutuhan dasar seperti pendidikan, agraria, serta keadilan sosial.
Massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan antara lain, pertama, mendirikan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis serta membatalkan penangkapan anggaran pendidikan yang dinilai merugikan sektor pendidikan.
Mencabut proyek strategis yang bermasalah dan mewujudkan reforma agraria sejati, mengingat banyaknya proyek strategis nasional (PSN) yang dianggap sebagai alat perampasan tanah rakyat.
Mereka juga menolak revisi Undang-Undang (RUU) Minerba yang dianggap sebagai alat untuk membungkam kritik terhadap kampus dan dunia akademik serta menuntut penghapusan multifungsi TNI yang dinilai berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan demokratis.
Selain itu, para pengunjuk rasa meminta agar pemerintah mencabut Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, yang dianggap sebagai ancaman terhadap isu-isu penting bagi rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan, dan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tepat sasaran dan tidak menjadi alat politik semata.
Serta, merealisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen untuk meningkatkan kesejahteraan akademisi dan kualitas pendidikan.
Laporan: Didiet Cordiaz/tvOne Semarang
