Aksi Mahasiswa 'Indonesia Gelap', Istana: Jangan Membelokkan Apa yang Sebenarnya Tak Seperti Itu

Jakarta, VIVA – Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, angkat bicara soal aksi demonstrasi bertajuk #IndonesiaGelap yang digelar oleh sejumlah elemen mahasiswa di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, pada Senin kemarin 17 Februari 2025.

Prasetyo mengaku heran dengan tagar ‘Indonesia Gelap’ yang digaungkan para mahasiswa dalam aksi unjuk rasa tersebut. Sebab, menurutnya Indonesia dalam kondisi yang baik-baik saja.

"Ini namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi ya, jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu. Mana? Enggak ada Indonesia gelap gitu loh," ungkap Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Februari 2025.

Prasetyo menjelaskan, Indonesia akan menyongsong Indonesia bangkit di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Mensesneg menilai perlu sikap optimis.

"Kita akan menyongsong Indonesia bangkit. Kita sebagai bangsa harus optimis, harus optimis, kita dalam satu perahu yang sama, dalam satu kapal yang sama," ucap dia.

Di sisi lain, Prasetyo meminta masyarakat untuk memberikan kesempatan terhadap Presiden Prabowo untuk memimpin Indonesia. Sebab, pemerintahan di bawah kepemimpinannya ini baru berjalan kurang lebih 4 bulan.

"Jadi berilah kesempatan juga pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo juga baru 100 hari, baru sekian bulan, banyak sekali masalah, tapi anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, mencari solusi, kan begitu," kata Prasetyo.

"Bahwa itu belum bisa menyenangkan sebuah pihak, mungkin ada pihak-pihak yang masih belum bisa menerima. Bagi kami pemerintah itu biasa," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, aksi demonstrasi bertajuk 'Indonesia Gelap' yang digelar oleh sejumlah elemen mahasiswa di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, pada Senin 17 Februari berujung sedikit ricuh.

Salah satu kelompok yang ikut dalam aksi ini adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Mereka mengkritik berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat dan menuntut perubahan.

Demonstrasi yang dimulai sekitar pukul 15.00 WIB itu berlangsung dengan orasi dan penyampaian tuntutan. Namun, situasi mulai memanas ketika terjadi aksi pelemparan benda ke arah aparat keamanan.

Ketegangan mulai terjadi ketika massa aksi yang telah memenuhi area pembatas jalan beton di Jalan Medan Merdeka Barat mulai melemparkan botol plastik, bilah kayu, dan sampah ke arah barisan polisi yang berjaga di lokasi.

Beberapa peserta aksi terlihat berdiri dan duduk di atas pagar beton, meneriakkan yel-yel sambil menyoraki aparat keamanan. Situasi semakin panas ketika salah satu polisi menggunakan pengeras suara (toa) untuk meminta massa membubarkan diri karena waktu demonstrasi sudah melewati batas yang ditentukan.

“Kami meminta agar para peserta aksi tidak melakukan provokasi dengan menunjuk-nunjuk atau melempar barang ke arah kami,” ujar salah seorang polisi dari pengeras suara sekitar pukul 18.00 WIB.

Namun, imbauan tersebut tidak sepenuhnya diindahkan oleh massa.

13 Tuntutan Mahasiswa untuk Pemerintah

Dalam aksi ini, mahasiswa membawa 13 tuntutan utama yang mereka nilai sebagai isu mendesak yang harus segera ditindaklanjuti pemerintah.

Bagas Wisnu, Jenderal Lapangan Aksi Indonesia Gelap, menyatakan bahwa aksi ini bukan hanya bentuk protes, tetapi juga panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalannya pemerintahan.

“Jika pemerintah tidak merespons tuntutan ini, kami akan terus menggelar aksi serupa di berbagai daerah di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Berikut adalah 13 tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi ‘Indonesia Gelap’:

1. Pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis, serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.

2. Cabut proyek strategis nasional (PSN) yang dinilai merampas hak rakyat, serta dorong reforma agraria sejati.

3. Tolak revisi Undang-Undang Minerba, yang dianggap sebagai alat pembungkaman kritik di lingkungan akademik.

4. Hapuskan multi-fungsi ABRI, karena keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi mengancam demokrasi.

5. Sahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat, untuk melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah dan budaya mereka.

6. Cabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang dinilai mengancam sektor pendidikan dan kesehatan rakyat.

7. Evaluasi total program makan bergizi gratis, agar tidak hanya menjadi alat politik tetapi benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen, demi kesejahteraan akademisi dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi.

9. Desak Presiden menerbitkan Perppu Perampasan Aset, untuk memberantas korupsi dan kejahatan ekonomi secara efektif.

10. Tolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan, karena dinilai dapat memperkuat impunitas aparat dan melemahkan pengawasan publik.

11. Efisiensi dan perombakan Kabinet Merah Putih, untuk mengatasi keborosan serta mengganti pejabat yang dianggap bermasalah.

12. Tolak revisi peraturan tata tertib DPR, yang dianggap berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan di lembaga legislatif.

13. Reformasi total Polri, untuk menghapus budaya represif dan meningkatkan profesionalisme kepolisian.

Halaman Selanjutnya

"Bahwa itu belum bisa menyenangkan sebuah pihak, mungkin ada pihak-pihak yang masih belum bisa menerima. Bagi kami pemerintah itu biasa," sambungnya.