Oknum TNI AD Diduga Aniaya Warga hingga Tewas di Sorong, Kodam Kasuari Buka Suara

Kepala Penerangan Kodam XVIII/Kasuari Kolonel Infanteri Syawaludin Abuhasan
Sumber :
  • Antara

Sorong, VIVA – Komando Daerah Militer XVIII/Kasuari melakukan pendalaman terhadap kasus tindak pidana penganiayaan hingga menewaskan seorang warga sipil yang melibatkan oknum anggota TNI AD di Kota Sorong, Papua Barat Daya.

2 Anggota TNI AL Penembak Bos Rental Divonis Seumur Hidup dan Dipecat

Hal itu ditegaskan oleh Kepala Penerangan Kodam XVIII/Kasuari Kolonel Infanteri Syawaludin Abuhasan dikutip dari ANTARA, Senin, 17 Februari 2025.

Ilustrasi Prajurit TNI.

Photo :
  • ANTARA FOTO/Rahmad
Viral Pria Diduga Pegawai Pemda Tagih THR di Pasar Induk Cibitung, Netizen: Ini Jatohnya Premanisme

Dia mengatakan bahwa Kodam XVIII/Kasuari akan menerapkan sanksi hukum terhadap oknum anggota TNI yang terlibat, namun terlebih dahulu dilakukan penyelidikan secara komprehensif.

Insiden pengeroyokan yang mengakibatkan satu warga sipil di Sorong meninggal dunia bermula ketika seorang anggota TNI berkunjung ke rumah pacarnya pada Jumat 14 Februari 2025.

Terpopuler: Bupati Jeneponto Ngamuk Usai Dilantik, Penampakan Rumah Mewah Anggota TNI

"Info yang kami terima, ada sekelompok anak muda datang lalu buat keributan dengan keluarga dari pacar satu anggota TNI," ujar Syawaludin.

Menurut dia anggota TNI dimaksud merasa tertekan kemudian menghubungi beberapa rekannya untuk segera mendatangi lokasi kejadian, sehingga terjadi insiden pengeroyokan.

Kepala Penerangan Kodam XVIII/Kasuari Kolonel Infanteri Syawaludin Abuhasan

Photo :
  • Antara

Meski demikian, Kodam Kasuari berkomitmen melakukan pemeriksaan secara transparan dan profesional terhadap semua anggota yang ikut serta dalam peristiwa tersebut.

"Besok saya dari Jakarta akan singgah di Sorong. Nanti ada perkembangan terbaru, segera kami sampaikan kepada teman-teman media," ujar Syawaludin.

Sejumlah warga melakukan aksi protes dengan memblokade ruas jalan tepatnya di Kilometer 17 Kota Sorong pada Minggu 16 Februari untuk menuntut pertanggungjawaban pihak TNI. (ANT)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya