Ada Penolakan Terhadap Makan Bergizi Gratis di Papua, Istana: Itu Hak Mereka
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta, VIVA - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, buka suara terkait penolakan program makan bergizi gratis atau MBG di Papua, beberapa waktu lalu. Hasan menegaskan bahwa, masyarakat memiliki hak untuk menerima dan menolak program makan bergizi gratis tersebut.
Namun meski ada yang menolak program pemerintah tersebut, asalkan kata dia, masyarakat melakukan aksi dengan damai, tidak ada kekerasan.
"Gini, kalau masyarakat mau berunjuk rasa dan menyampaikan pendapat, silakan. Tapi jangan sampai melakukan kekerasan. Kedua, kalau ada yang nolak MBG karena itu hak mereka, boleh tak menerima," ujar Hasan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 17 Februari 2025.
Ratusan Pelajar Papua Turun ke Jalan Tolak Program Makan Bergizi Gratis
- Facebook/Nona Kejura
Menurut Hasan, demo menolak makan bergizi gratis jangan sampai menghalangi hak warga yang lainnya. Yakni warga yang ingin mendapatkan program yang menjadi janji politik Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 itu.
"Tapi jangan sampai menghalangi hak saudara dan teman-teman mereka mendapatkan makan bergizi gratis. Kalau ada orang yang bilang mereka enggak perlu, mereka bisa sampaikan hal itu. Bisa bilang, 'kami enggak usah dikasih', enggak apa-apa," ujar dia.
Hasan juga mewanti-wanti, agar penolakan tersebut tidak menghalangi masyarakat yang hendak mendapatkan makan bergizi gratis di Papua.
"Tapi kalau sampai berunjuk rasa untuk membatalkan dan menolak itu menghalangi hak-hak saudara-saudara yang lain, teman-teman yang lain, saudara-saudara, dia juga untuk mendapatkan layanan makan bergizi gratis," pungkasnya.
Diketahui, ratusan pelajar di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, menggelar aksi unjuk rasa menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin, 3 Februari 2025 lalu.
Aksi damai yang digelar oleh Aliansi Pelajar Kabupaten Yahukimo tersebut diketahui VIVA dari unggahan video akun Facebook Nona Kejura pada Kamis, 6 Februari 2025.
Dalam video berdurasi 54 menit 51 detik itu, ratusan siswa dari berbagai jenjang pendidikan turun ke jalan dan menyuarakan penolakan terhadap program pemerintah pusat, Makan Bergizi Gratis. Mereka menilai program tersebut bukan prioritas utama bagi pelajar di sana.
Dalam aksi tersebut, seorang siswa yang memimpin orasi meneriakkan pertanyaan kepada peserta aksi, "Siap tolak makanan gratis?"
"Siap!" jawab ratusan peserta aksi serempak sambil mengepalkan tangan ke udara.
Seorang siswa lainya menekankan bahwa masyarakat Papua memiliki sumber daya alam yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka secara mandiri.
Dia menegaskan bahwa yang mereka butuhkan adalah pendidikan gratis dan berkualitas, bukan sekadar bantuan makanan bergizi.
“Kami ingin kasih tahu, orang Papua tidak susah makan, tidak susah minum. Ini kita punya tanah, kita bisa hidup. Apa yang dibutuhkan hari ini di sekolah?” ujar orator dalam aksi tersebut.
"Pendidikan gratis," jawab ratusan peserta aksi dengan lantang.
Menanggapi aksi ini, Wakil Bupati terpilih Yahukimo, Esau Miram, menyatakan bakal mengevaluasi penyebab keberatan para siswa.
"Betul tadi ada aksi itu, dan nanti kami coba evaluasi apa yang membuat mereka keberatan. Kami akan tampung aspirasi mereka untuk dibahas," ujarnya kepada awak media, Senin 3 Februari 2025.
Meski begitu, Esau menekankan bahwa MBG merupakan program nasional yang memiliki dampak positif bagi daerah, termasuk membantu aspek pendidikan dan kesehatan anak-anak.
"Untuk Dekai sendiri, ada sekitar 3.000 peserta didik mulai dari SD hingga SMA. Tentu kita harus mencari formulasi yang tepat agar penerapan program ini sesuai dengan kebutuhan, terutama di daerah pegunungan yang banyak sekolahnya berada di pelosok dan hanya bisa dijangkau dengan pesawat," tandasnya.
