Istana Tegaskan KIP Kuliah hingga Biaya Operasional Kampus Tak Kena Efisiensi Anggaran

Jakarta, VIVA – Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi menegaskan bahwa sektor pendidikan tidak akan terkena efisiensi anggaran, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP).

"Pemerintah memastikan bahwa layanan pendidikan yang seperti apa misalnya, daya operasional perguruan tinggi itu tidak akan terdampak. KIP tidak akan terdampak. Beasiswa-beasiswa akan dilanjutkan," ujar Hasan Nasbi kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 14 Februari 2025.

Hasan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian terhadap sektor pendidikan di Indonesia. Ia meminta masyarakat jangan percaya pada isu dana pendidikan yang terkena efisiensi anggaran.

"Jadi beliau (Presiden Prabowo) menaruh perhatian yang sangat besar terhadap sektor pendidikan. Oleh sebab itu, layanan-layanan pendidikan tidak akan dikurangi. Jadi kalau ada informasi bahwa misalnya layanan pendidikan ini terdampak efisiensi, itu tidak benar," ujarnya.

Hasan memastikan pelayanan publik tidak akan terkena efisiensi anggaran. Dalam efisiensi ini, kata dia, gaji pegawai dan layanan publik bukan termasuk dari kriteria yang terkena efisiensi.

"Jadi layanan-layanan pendidikan ini merupakan bagian dari layanan publik. Jadi percayalah bahwa kalau yang dikhawatirkan adalah biaya kuliah, kalau yang dikhawatirkan adalah soal KIP kuliah," katanya..

Tak hanya itu, Hasan juga memastikan biaya operasional dari perguruan tinggi di Indonesia utuh, tidak terkena efisiensi anggaran.

"Termasuk juga dalam misalnya biaya operasional perguruan tinggi. Biaya operasionalnya dijamin utuh. Tidak akan ada pengurangan dan dijamin itu perguruan tinggi akan menerima biaya layanan yang dibutuhkan," ujarnya.

Gubernur Pramono Tetapkan Penerima KJP Jadi 705.000 Siswa

Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan total penerima Kartu Jakarta Pintar pada Maret 2025 sebanyak 705.000 siswa, yang mana sebelumnya berjumlah 525.000 siswa.

VIVA.co.id

12 Maret 2025