Gus Yahya Jelaskan Posisi NU Dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran
- VIVA.co.id/Natania Longdong
Jakarta, VIVA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf menjelaskan posisi Nahdlatul Ulama (NU) dalam politik dan kontribusinya terhadap agenda pembangunan bangsa.
Gus Yahya menjelaskan bahwa NU memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada kemaslahatan rakyat. Siapapun, kata Gus Yahya, yang berupaya menghadirkan maslahat bagi masyarakat, terutama pemerintah, harus mendapatkan dukungan dari NU.
"Setiap pemerintahan pasti membangun agenda untuk kemaslahatan rakyat. Posisi NU adalah untuk mendukung dan berkontribusi dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut," kata Gus Yahya dalam Sarasehan Ulama di Jakarta, Selasa, 4 Februari 2025.
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.
- TVNU
Pemimpin PBNU itu pun menekankan bahwa kesejahteraan umum, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi adalah tanggung jawab pemerintah, namun NU ingin terlibat dalam mewujudkannya.
"NU memiliki nilai dasar untuk mengabdi, melayani, berbakti pada masyarakat. NU lahir karena didorong oleh keinginan untuk berupaya menghadirkan maslahat bagi masyarakat, bagi rakyat," ujarrnya.
Mengenai posisi NU dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, Gus Yahya mengungkapkan bahwa NU tidak perlu mencari alternatif visi, melainkan menyediakan diri untuk memastikan visi tersebut sesuai dengan harapan.
"Posisi NU menyediakan diri agar visi ini sesuai dengan yang diinginkan. Maka penting bagi para ulama untuk memahami lebih baik tentang Astacita ini dan apa yang bisa dilakukan oleh PBNU," katanya.
Di sisi lain, ia juga menyampaikan bahwa NU sebagai entitas kolektif tidak boleh terlibat dalam kompetisi kekuasaan politik.
Menurut Gus Yahya, NU telah berkembang menjadi sebuah lingkungan budaya yang luas yang harus dijaga agar tidak terjebak dalam identitas politik yang dapat membahayakan kelangsungan bangsa dan negara.
"Ketika satu lingkungan budaya kemudian tumbuh jadi identitas politik dan memperebutkan kekuasaan maka akibatnya luar bisa. NU tidak boleh sengaja didorong untuk berkonsolidasi sebagai identitas politik. Tidak boleh," katanya.
