Pengamat: MBG Bisa Menjadi Branding Pemerintahan Presiden Prabowo
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
Jakarta, VIVA - Pemerintahan Prabowo Subianto sudah mulai mengimplementasikan program makan bergizi gratis atau MBG. Program MBG dinilai jadi andalan era Prabowo dalam pemenuhan hak dasar dan masa depan anak Indonesia.
Pengamat sekaligus Direktur eksekutif Trias Politika Agung Baskoro menilai program ini patut diapresiasi. Ia mengatakan demikian karena MBG dianggapnya satu-satunya kebijakan yang berpihak pada hak dasar dan masa depan anak Indonesia. Pun, program MBG juga dinilai berbeda dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.
“MBG (Makan Bergizi Gratis) mempertegas keberpihakan Presiden Prabowo kepada wong cilik. MBG salah satunya dan program ini dirasakan langsung manfaatnya,” kata Agung kepada wartawan, Minggu, 2 Februari 2025.
Presiden Prabowo Subianto meresmikan proyek energi di PLTA Jatigede Sumedang
- Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Dia menambahkan program MBG sebagai ide autentik Prabowo untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik. Menurut dia, kebijakan ini memiliki potensi untuk jadi program andalan bagi masyarakat.
“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini menegaskan seorang pemimpin atau presiden mesti memiliki ide otentik untuk membawa rakyatnya menuju keadaaan yang lebih baik,” ujar dia.
Lebih lanjut, dia menyampaikan program MBG juga akan jadi pengenal yang identik dengan pemerintahan era Prabowo. Sebab, berbeda dengan era pemerintahan sebelumnya.
“MBG bisa menjadi legacy-branding pemerintahan Presiden Prabowo, karena pembeda nyata dengan presiden-presiden sebelumnya," tuturnya.
Dia membandingkan program pemerintahan sebelumnya yang lebih fokus dalam mengurus infrastuktur.
"Menimbang presiden sebelumnya fokus ke infrastruktur, maka sekarang fokus ke SDM dan peningkatan kualitasnya,” tuturnya.
Agung menaruh harapan agar program MBG bisa konsisten dan tak ada celah kesalahan dalam pelaksanaannya.
“Syaratnya pelaksanaan MBG mesti konsisten dan tak ada celah (zero tolerance) terhadap segala rupa kesalahan,” ujarnya.
LSI Denny JA: Indeks Tata Kelola Indonesia Masih Tertinggal Jauh
Menurut LSI Denny JA, tata kelola pemerintahan Indonesia kini masih buruk.
