DPR Minta Pimpinan Polri Tak Lindungi Pelanggar Pada Kasus AKBP Bintoro

AKBP Bintoro
Sumber :
  • Antara

Jakarta, VIVA - Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo mengingatkan pimpinan Polri untuk tidak melindungi oknum anggotanya yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Pernyataan tersebut disampaikan Rudianto menanggapi kasus dugaan pemerasan yang melibatkan mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro.

Ajak Warga NU Jaga Kamtibmas, Kapolri: Modal Utama Jaga Pertumbuhan Ekonomi

"Polri tidak boleh terkesan melindungi anggotanya yang melanggar hukum. Jika ada oknum yang bukan hanya melanggar kode etik, tetapi juga tindak pidana, maka harus diberikan sanksi tegas," kata legislator dari Partai Nasdem tersebut, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 31 Januari 2025. 

Rudianto menekankan, bahwa sanksi tegas seperti Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), harus diterapkan. Ini penting dilakukan agar memberikan efek jera bagi anggota Polri lainnya.

Penerimaan Calon Anggota Polri, Komjen Dedi: Alat Ukur Seleksi Baik Hasilkan Polisi Terbaik

"Supaya ada efek jera, agar tidak ada lagi anggota Polri yang menyalahgunakan kewenangan yang diberikan negara," ujarnya.

Setelah PTDH, lanjut dia, aparat penegak hukum harus tetap mengusut dugaan tindak pidana lainnya.

Penerimaan Anggota Polri 2025, Komjen Dedi: Kita Harus Clearkan Rekrutmen Gratis ke Masyarakat!

"Dia harus dihukum dulu dengan PTDH, setelah itu jika terbukti ada tindak pidana seperti pemerasan atau suap, proses hukum harus tetap berjalan. Ini yang harus kita dorong kepada pimpinan Polri," imbuhnya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 2025.

Koordinasi dengan NU, Kapolri Akan Rekrutmen Anggota Lewat Jalur Santri

Rekrutmen anggota kepolisian lewat jalur santri akan jadi program prioritas Polri.

img_title
VIVA.co.id
5 Februari 2025