Wamendagri Ungkap Bansos Disetop Pemerintah Bisa Bikin Konflik Pemilu Berkurang

Wamendagri Bima Arya (dok. Humas Kemendagri)
Sumber :
  • VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham

Jakarta, VIVA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya mengatakan bahwa konflik saat Pemilu maupun Pilkada berkurang dipengaruhi oleh faktor bantuan sosial (Bansos) yang disetop pemerintah. 

"Ketika kita menyepakati di DPR untuk menghentikan bansos, itu di lapangan terjadi efek yang kita monitor, yaitu berkurangnya konflik-konflik aduan karena bansos," ujar Bima Arya kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 30 Januari 2025.

Wamendagri, Bima Arya

Photo :
  • Kemendagri

Ia menyebut penyetopan bansos saat Pilkada oleh pemerintah merupakan suatu usaha yang sangat didukung oleh kalangan banyak. Bima Arya mengaku mendapat informasi tersebut melalui desk Pilkada.

"Kami kira ini adalah ikhtiar yang luar biasa untuk membuat lapangan relatif lebih rata, karena dikehendaki oleh semua aktor. Pada pelaksanaannya sepertinya juga mengurangi potensi-potensi persoalan di lapangan. Kita monitor itu melalui desk pilkada di kemendagri," kata dia. 

Bima Arya menjelaskan banyak pihak merasa khawatir akibat dampak yang berpotensi timbul dari penyaluran bansos saat Pemilu maupun Pilkada. Namun setelah aturan penyetopan bansos diterapkan, konflik dalam pelaksanaan Pemilu pun berkurang.

"Tadinya itu kan semua khawatir akan disiram oleh bansos. Tapi ketika ada itu maka mengerem. Ketika mengerem maka aduannya lebih berkurang, potensi konfliknya juga berkurang," ujar dia.

Kemendagri, lanjut dia, terus berupaya melakukan langkah-langkah pencegahan konflik Pemilu termasuk dari adanya praktek politik uang.

Wamendagri Sebut Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Dibagi 3 Gelombang

"Tapi kan itu hanya salah satu instrumen saja. Tapi ke depan tentu kita harus betul-betul pastikan bahwa politik uang ini bisa dijaga dalam berbagai hal. Itu bansos ini salah satu bentuk saja, tetap ada banyak format-format lain yang harus kita antisipasi ke depan," tuturnya.

Wamendagri Sebut Retreat Kepala Daerah Terpilih Bakal Lebih dari 7 Hari
Wamendagri, Bima Arya

Wamendagri Sebut Masa Jabatan Kepala Daerah Periode 2021-2026 Akan Terpotong

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan masa jabatan kepala daerah periode 2021-2026 akan terpotong karena proses Pemilu serentak 2024.

img_title
VIVA.co.id
30 Januari 2025