Wamendagri Sebut 300 ASN Langgar Netralitas Pemilu Sudah Disanksi

Wamendagri, Bima Arya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 11 November 2024
Sumber :
  • VIVA.co.id/Yeni Lestari

Jakarta, VIVA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya mengatakan sebanyak 300 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar netralitas Pemilu maupun Pilkada 2024 telah diberi sanksi.

Wamendagri Ungkap Bansos Disetop Pemerintah Bisa Bikin Konflik Pemilu Berkurang

"Dalam dimensi pelanggaran kita melihat memang, isu netralitas itu lumayan kencang. Ada data sekitar 300 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti melanggar netralitas dan telah dijatuhi sanksi administratif begitu," kata Bima Arya dalam acara Ekspose Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu 2024 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis, 30 Januari 2025.

"Nah bagaimanapun angka ratusan ini mungkin saja, ini fenomena gunung es yang terlihat, yang ditindak dan diberikan sanksi," ujarnya.

Wamendagri Sebut Masa Jabatan Kepala Daerah Periode 2021-2026 Akan Terpotong

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto

Photo :
  • Kemendagri

Ia memastikan Kemendagri akan memberikan contoh dalam penegakkan prinsip netralitas ASN dalam Pemilu maupun Pilkada. Bima Arya menyebutkan, ASN yang melanggar netralitas berpotensi lebih banyak ke depannya.

Wamendagri Bima Arya Ungkap Nama-nama Unik yang Tercatat di Dukcapil, Ini Daftarnya

"Tentu sangat mungkin angkanya lebih besar lagi. Tapi paling tidak, sistem telah bekerja dan kita telah memberikan contoh bagaimana menegakkan prinsip-prinsip netralitas ASN," ujarnya.

Di sisi lain, Bima Arya mengatakan bahwa rangkaian Pemilu dan Pilkada 2024 berjalan dengan aman, tertib dan lancar tanpa adanya gangguan yang berarti. Hal tersebut diungkapkan Bima Arya berdasarkan data empiris yang diterima Kemendagri selama Pemilu maupun Pilkada 2024.

"Nah untuk data-data empiris, kalau kita melihat data yang ada, maka rangkaian pemilu dan pilkada bisa kita katakan aman, tertib dan terkendali. Data menunjukkan bahwa hampir seluruh wilayah pilkada tidak menunjukkan satu peristiwa konflik yang berarti baik vertikal maupun horizontal," katanya.

Kendati demikian, konflik tetap ada di beberapa bagian daerah, contohnya di Papua. Ia mengaku Papua masuk daerah rawan konflik dari Pemilu ke Pemilu.

"Kecuali beberapa titik, di Papua yang secara kualitatif memang konfliknya cukup serius dari pemilu ke pemilu. Tapi secara keseluruhan bisa kita katakan dipantau dari desk Pilkada, rangkaian Pilkada kita berjalan dengan baik," kata Bima Arya. 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya