Komisi IV DPR Soroti Polemik Nelayan Dilarang Melaut di Pulau Serangan Bali

Jakarta, VIVA - Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv menyoroti kisruh nelayan di Pulau Serangan, Bali. Sebab, nelayan di Pulau Serangan diduga dilarang beraktivitas melaut oleh PT. Bali Turtle Island Development (BTID). Padahal, Pantai Pulau Serangan harus tetap menjadi ranah publik tanpa terkecuali, dan tidak dipersulit dengan alasan investasi.

“PT. BTID harus menjamin akses mereka melaut, jangan dipersulit apalagi hilang. Kita tahu Pulau Serangan merupakan Kawasan Ekonomi Khusus, namun harus diingat bahwa masih ada masyarakat asli yang masih mengandalkan mata pencarian sebagai nelayan,” kata Rajiv dikutip pada Kamis, 30 Januari 2025.

Rajiv mengingatkan Reklamasi Pantai Pulau Serangan yang membuat pulau ini menjadi empat kali lebih luas, jangan sampai memarjinalkan penduduk asli setempat yang sebagian besarnya adalah pedagang dan nelayan.

Sebab, Rajiv yang merupakan Politisi muda Fraksi Partai NasDem ini mendapat informasi rencananya ada pedagang kecil (UMKM) yang berada di pinggiran Pantai Serangan akan segera digusur, sebagaimana surat peringatan yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, UPTD Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Kota Denpasar.

“Saya berharap PT BTID, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan UPTD Tahura duduk bareng dengan UMKM untuk bicarakan baik-baik sampai ada win-win solution. Sebaiknya, UMKM difasilitasi agar tidak kehilangan mata pencariannya,” jelas Rajiv.

Maka dari itu, Rajiv menegaskan Komisi IV DPR RI akan terus memantau dan mengawasi polemik yang terjadi di Pulau Serangan, Bali ini.

Diketahui, saat ini jumlah penduduk Pulau Serangan meningkat drastis dari 3.649 jiwa tahun 2010 menjadi 7.417 jiwa pada 2016, yang diperkirakan separuh penduduk Pulau Serangan merupakan pendatang atau wisatawan.

Airlangga Sebut 71 Ribu UMKM Sudah Dapat Program Hapus Utang Prabowo

Menko Airlangga mengatakan, kebijakan ini merupakan keberpihakan pemerintah kepada UMKM.

VIVA.co.id

30 Januari 2025