DPR Ragukan Alasan Aparat Maritim Malaysia Tembak WNI
- DPR RI
Jakarta, VIVA - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menegaskan Pemerintah Malaysia harus menjelaskan insiden penembakan pekerja migran Indonesia (PMI) oleh otoritas maritim Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), agar tak mengganggu hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia.
Dia mengatakan Malaysia harus terbuka atas insiden ini untuk menjaga hubungan baik kedua negara. Dia pun mempertanyakan penjelasan APMM terkait insiden tersebut karena dinilai masih ada yang janggal.
"Situasi ini sudah ditangani oleh Kementerian Luar Negeri, Dirjen Perlindungan WNI, dan kami sudah diskusi juga dengan segala kemungkinannya," kata TB Hasanuddin saat dihubungi di Jakarta, Senin, 27 Januari 2025.
Ilustrasi aksi penembakan.
- ANTARA/Andika Wahyu
Menurut dia, APMM menjelaskan bahwa WNI yang menjadi korban itu ditembak karena melakukan penabrakan kapal sebanyak empat kali. Dia pun ragu terhadap penjelasan tersebut, karena imigran ilegal pada umumnya melarikan diri bukan justru menabrakkan kapal.
"Dan menabrak itu, sebesar apa kapal yang dipakai oleh warga negara Indonesia, kok sampai berani menabrak kapal APMM yang relatif besar," kata dia.
Selain itu, dia pun ragu terkait adanya penjelasan bahwa korban ditembak karena membawa parang. Menurut dia, senjata parang akan mengancam jika dibawa korban ketika sudah menaiki kapal APMM, namun dia meyakini situasinya tak demikian.
"Kalau penjelasan itu benar berarti yang membawa parang itu sudah naik ke Kapal APMM, sementara ini korban yang ditemukan justru di tempat lain dan di pantai," kata purnawirawan perwira tinggi TNI AD itu.
ilustrasi ambulans.
Sebagai legislator, dia pun menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh aparat Malaysia APMM, tentang kasus penembakan yang dilakukan oleh mereka. Di sisi lain, dia pun mengimbau kepada WNI yang ingin masuk ke wilayah negara lain agar masuk secara legal, hal ini untuk menghindari masalah yang fatal.
Insiden penembakan terhadap lima PMI non-prosedural oleh APMM terjadi pada pukul 03.00 dini hari waktu Malaysia, Jumat, 24 Januari. (ant)
DPR Panggil Menteri Nusron Hari Ini, Bahas Kasus Mafia Tanah dan Pagar Laut
Komisi II DPR RI memanggil Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk membahas soal pertanahan pada hari ini, Kamis, 30 Januari 2025.
