Kasus Pagar Laut, DPR Minta Menteri Kelautan dan Perikanan Perbaiki Komunikasi dengan Dinas
- VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)
Jakarta, VIVA - Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv meminta Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono segera menemukan dan menindak tegas pelaku pemasangan pagar laut sekitar 30 kilometer agar bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan perbuatannya tersebut.
Sebab, Rajiv prihatin dengan kasus pagar laut di Pesisir Pantai Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bekasi yang berdampak kepada ribuan nelayan sulit mencari ikan.
“Bayangkan, 3.888 nelayan dan 502 penangkar kerang hijau mengalami kerugian akibat pemasangan pagar laut di Tangerang. Saya meminta Menteri KKP dan jajarannya segera menemukan pelakunya” tegas Rajiv dikutip pada Jumat, 24 Januari 2025.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem, Rajiv
- Istimewa
Di samping itu, Rajiv mengkritik Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lambat bertindak dan tidak responsif dengan keluhan masyarakat. Padahal, kata dia, kasus pagar laut ini sudah diketahui sejak Agustus 2024. Akan tetapi, KKP baru turun tangan dengan menyegel setelah pagar laut ilegal ini viral di media sosial.
“Jangan menunggu viral dulu baru ditangani. Seharusnya kasus ini sudah bisa ditangani sejak Agustus 2024, karena Dinas Kelautan Provinsi Banten sudah menemukan ada pagar laut ilegal sepanjang 7 km. Namun, karena dibiarkan akhirnya sekarang menjadi 30 kilometer,” ujar Legislator Partai NasDem asal Jawa Barat II ini.
Selain itu, Rajiv juga menyoroti lemahnya koordinasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Dinas Kelautan. Contohnya, lanjut dia, temuan pagar laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, serta kerja sama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan swasta secara ilegal.
“Menteri KKP dan jajarannya harus memperbaiki komunikasi dan koordinasi dengan semua DKP di tingkat Provinsi hingga Kabupaten, agar kejadian penyalahgunaan ruang laut di Indonesia dalam bentuk apapun tidak terjadi lagi,” tegas dia.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediyati Hariyadi, meminta kepada seluruh kementerian untuk berani melawan oligarki. Itu ia sampaikannya saat rapat bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 23 Januari 2025.
Mulanya, politisi yang lebih dikenal dengan nama Titiek Soeharto itu menyinggung adanya sertifikat hak guna bangunan atau HGB pagar laut di Tangerang, yang diduga berkaitan dengan perusahaan besar.
“Semua kementerian tidak perlu takut melawan oligarki, karena kita DPR sebagai wakil rakyat, kementerian juga menjalankan tugasnya juga untuk melaksanakan kepentingan rakyat juga," kata Titiek.
