Kasus Pagar Laut, Titiek Soeharto Minta Semua Kementerian Lawan Oligarki
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
Jakarta, VIVA - Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediyati Hariyadi, meminta kepada seluruh kementerian untuk berani melawan oligarki. Itu ia sampaikannya saat rapat bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 23 Januari 2025.
Mulanya, politisi yang lebih dikenal dengan nama Titiek Soeharto itu menyinggung adanya sertifikat hak guna bangunan atau HGB pagar laut di Tangerang, yang diduga berkaitan dengan perusahaan besar.
"Semua kementerian tidak perlu takut melawan oligarki, karena kita DPR sebagai wakil rakyat, kementerian juga menjalankan tugasnya juga untuk melaksanakan kepentingan rakyat juga," kata Titiek.
Titiek menegaskan, pihaknya siap membekingi kementerian manapun sepanjang ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, seperti polemik pagar laut yang belakangan ramai diperbincangkan publik.
Titiek mengultimatum Kementerian Kelautan dan Perikanan, bisa mengungkap siapa dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut.
"Jadi kita beri waktulah pak menteri mudah-mudahan secepat-cepatnya bisa terungkap siapa yang ada di balik semua ini," ujarnya.
Dalam kesempatan sama, Menteri Trenggono menanggapi isu terkait adanya dua perusahaan penguasa HGB di perairan langerang yakni, PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa.
Trenggono menyatakan bahwa pihaknya siap mengundang siapapun, termasuk nama-nama perusahaan yang mencuat di publik untuk diklarifikasi soal isu tersebut.
"Kalau nama yang mencuat dan seterusnya, bukan hanya nama yang mencuat, siapapun yang terdengar, termasuk yang disampaikan di media itu, kami akan undang, akan kami pertanyakan," Imbuhnya.
Soal Status HGB di Laut Sidoarjo, Menteri Nusron Bilang Begini
Hak Guna Bangunan (HGB) di atas permukaan laut Sidoarjo jadi sorotan luas.
