Gubernur Terpilih Pramono Ingin Pekerja di Jakarta Terapkan 4 Hari Kerja Seminggu, Ini Negara yang Sudah Menerapkan

Jakarta, VIVA – Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno, berencana memperkenalkan sistem empat hari kerja per minggu untuk para pekerja di Jakarta, termasuk aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Anggota tim transisi Pramono-Rano, Nirwono Joga mengatakan, kebijakan ini akan disesuaikan dengan kondisi cuaca tertentu, seperti saat puncak musim hujan atau musim kemarau..

Menurut Nirwono, banjir saat musim hujan kerap menyulitkan mobilitas para pekerja di Jakarta. Dengan mengurangi hari kerja menjadi empat hari per minggu pada periode tersebut, diharapkan kegiatan operasional tetap berjalan melalui opsi bekerja dari rumah (work from home).

Sementara itu, pada musim kemarau, tingginya tingkat polusi udara di Jakarta dianggap dapat membahayakan kesehatan pekerja, sehingga kebijakan serupa juga dapat diterapkan.



Ilustrasi Interaksi Rekan Kerja di Kantor

Photo :

• freepik.com/ASDFpik

"Kebijakan ini bukan hal baru. Saat puncak polusi beberapa waktu lalu, Pj Gubernur Heru Budi Hartono juga pernah menerapkan work from home bagi ASN dan meliburkan sekolah. Jadi, ini hanya melanjutkan strategi yang sudah ada dengan penyesuaian lebih matang," tambah Nirwono.

Hari kerja tambahan yang diliburkan rencananya fleksibel, tetapi berpotensi jatuh pada hari Jumat untuk menciptakan akhir pekan yang lebih panjang. 

Kebijakan ini masih dalam tahap penggodokan, dan Pramono-Rano belum memastikan kapan pelaksanaannya akan dimulai.

Jika diterapkan, sistem empat hari kerja dapat membawa dampak positif bagi Jakarta. 

Selain mengurangi tekanan mobilitas pada saat cuaca ekstrem, kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan kesehatan para pekerja.

Namun, pelaksanaannya memerlukan evaluasi dan koordinasi intensif, terutama bagi sektor yang membutuhkan operasional harian.

"Kami berharap kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi juga membantu Jakarta menghadapi tantangan lingkungan yang semakin berat," pungkas Nirwono.

Negara-Negara yang Sudah Menerapkan Empat Hari Kerja

Dikutip Euronews, berikut adalah beberapa negara yang telah menerapkan atau menguji coba sistem empat hari kerja per minggu dilansir:

 Beberapa perusahaan di sektor teknologi, keuangan, dan industri kreatif telah menerapkan sistem kerja empat hari. Contohnya, Kickstarter dan Shake Shack sukses meningkatkan produktivitas karyawannya melalui kebijakan ini.

 Sejumlah perusahaan di Kanada mulai menerapkan kebijakan empat hari kerja untuk meningkatkan keseimbangan hidup pekerja. Bahkan, pemerintah daerah tertentu telah melakukan uji coba serupa.

Pada tahun 2022, Inggris melakukan uji coba sistem empat hari kerja selama enam bulan melalui program 4 Day Week Global. Hasilnya menunjukkan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja, sehingga banyak perusahaan memutuskan untuk menerapkan kebijakan ini secara permanen.

Sejak awal 2024, 45 perusahaan di Jerman memulai uji coba empat hari kerja untuk meningkatkan efisiensi. Berdasarkan data Forum Ekonomi Dunia (WEF), rata-rata jam kerja di Jerman hanya 34,2 jam per minggu, menjadikannya salah satu negara dengan pekan kerja terpendek di dunia.

 Pemerintah Jepang sejak 2021 mendorong perusahaan untuk mengadopsi empat hari kerja sebagai upaya mengurangi stres kerja yang telah menyebabkan tingginya angka kematian terkait pekerjaan (karoshi). 

Salah satu eksperimen sukses dilakukan oleh Microsoft Jepang, yang mencatat peningkatan produktivitas hingga 40%.

 Pada Desember 2022, Spanyol meluncurkan program uji coba empat hari kerja untuk pekerja full-time. 

Perusahaan yang berpartisipasi mendapatkan subsidi pemerintah untuk menutupi biaya implementasi kebijakan tersebut.

Sebanyak 39 perusahaan di Portugal ikut serta dalam program uji coba empat hari kerja yang didanai pemerintah sejak Juni 2023.

Hasil awal menunjukkan dampak positif terhadap produktivitas dan keseimbangan kerja-keluarga.

Halaman Selanjutnya

Kebijakan ini masih dalam tahap penggodokan, dan Pramono-Rano belum memastikan kapan pelaksanaannya akan dimulai.