Polemik Pagar Laut Diyakini Tak Ada Kaitannya dengan Jokowi, Ini Alasannya
- Dok. Istimewa
Jakarta, VIVA – Nama Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sering kali dikait-kaitkan dengan berbagai isu maupun peristiwa nasional, maskipun kini Jokowi tak lagi menyandang status Presiden. Termasuk dalam polemik pagar laut di Tangerang, nama Jokowi kembali dikait-kaitkan.
Sejumlah tuduhan yang dialamatkan kepada Jokowi yakni mulai dari tuduhan menjual laut, tuduhan proyek pribadi Jokowi berkedok Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga tuduhan balas budi Jokowi kepada pengusaha.
Presiden ke-7 RI Jokowi di Wedangan Pendopo, Solo pada Senin malam (4/11).
- VIVA.co.id/Fajar Sodiq (Solo)
Sebab, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) lahannya diterbitkan pada era pemerintahan Jokowi. Selain itu, posisinya juga berdekatan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tropical Coastland PIK 2Â yang direstui oleh Jokowi.Â
Menanggapi hal itu, Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menilai bahwa tuduhan terhadap Jokowi sangat tidak tepat. Atas dasar sejumlah alasan, ia meyakini pagar laut di Tangerang tidak ada hubungannya dengan Jokowi.
"Pertama, pagar laut tidak hanya ditemukan di kawasan PSN Tangerang. Namun juga di daerah lain yang kawasannya tidak masuk dalam PSN seperti pagar laut di Bekasi dan Surabaya," kata Haidar Alwi, Rabu, 22 Januari 2025
Lahan pagar laut di Tangerang, pemilik SHGB dan SHM nya diduga mengarah pada Agung Sedayu Group. Sedangkan pagar laut di Bekasi pemiliknya adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara.Â
Agung Sedayu Group dimiliki oleh Aguan. Sementara PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara dimiliki oleh Yohannes Stanley. Kedua pihak tersebut tidak saling terafiliasi.Â
"Jika pagar laut di Tangerang disebut sebagai kompensasi Jokowi untuk Aguan atas dukungannya dalam pembangunan IKN, lantas bagaimana dengan pagar laut di Bekasi yang pemiliknya tidak berpartisipasi di IKN bahkan bukan kawasan PSN? Jadi tuduhan pagar laut di Tangerang hadiah Jokowi untuk Aguan itu terpatahkan," ujar Haidar Alwi.
Dirinya mengingatkan, jangan sampai kebencian terhadap Jokowi menumpulkan akal sehat. "Kedua, yang disetujui Jokowi bukan pagar laut tapi PSN Kawasan Ekowisata Tropical Coastland," tutur Haidar Alwi.
Ia menjelaskan, urusan presiden adalah kebijakan. Sedangkan teknisnya diurus oleh kementerian atau lembaga. Salah satu kebijakan Jokowi selama menjadi presiden yaitu PSN.
Menurut Haidar Alwi, jika tidak ada masalah dengan kebijakannya, namun terdapat pelanggaran atau penyimpangan dalam administrasi dan operasionalnya, maka itu tanggung jawab kementerian atau lembaga beserta jajarannya sebagai pembantu presiden maupun daerah atau swasta jika terlibat.
"Ke-tiga, yang menentukan PSN adalah Kemenko Perekonomian. Presiden hanya menyetujui atau menolak," lanjut Haidar Alwi.
Ia mengungkap, PSN Tropical Coastland PIK 2Â bukan atas inisiatif pemerintah, melainkan berdasarkan usulan atau pengajuan.
Kawasan pagar bambu di laut Tangerang yang akan di bongkar petugas
- VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)
Pengaju atau pengusul diminta mempresentasikan proyek tersebut untuk di-review dan dinilai kelayakannya. Hasilnya kemudian akan menjadi bahan rapat Tim Pengarah Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) sebelum diajukan lebih lanjut kepada Presiden. Ketua KPPIP adalah Menko Perekonomian.
"Ke-empat, ada juga kemungkinan pihak swasta mengelabui pemerintah demi keuntungan pribadi atau korporasi," imbuh Haidar Alwi.
Pasalnya, ditemukan keterlibatan Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) dalam pengukuran untuk sertifikat tanah terkait pagar laut di Tangerang. Padahal aturannya tidak boleh ada sertifikat untuk dasar laut.
"Bisa jadi KJSB bekerja sesuai dengan permintaan kliennya. SHGB atau SHM atas nama siapa dan perusahaan apa kan sudah jelas. Jadi siapa yang diuntungkan saya rasa masyarakat sudah tahu," pungkas Haidar Alwi.
