Pimpin Rombongan DPR Sidak Pagar Laut di Tangerang, Titiek Soeharto Siap Cecar 2 Kementerian Ini
- VIVA.co.id/Edwin Firdaus
Jakarta, VIVA - Jajaran Komisi IV DPR RI hari ini melakukan inspeksi mendadak alias sidak ke lokasi pagar laut ddi perairan Tangerang, Banten. Rombongan DPR itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto.
Para elite Senayan itu yang membidangi persoalan kelautan dan pertanian itu berangkat meninjau lokasi pagar laut sejak pukul 08.00 WIB. Tampak ikut serta di antaranya Daniel Johan alias DJ dari Fraksi PKB, Rajiv dari Fraksi Nasdem, Panggah Susanto dari Fraksi Golkar, hingga Dadori Wonodipuro dari Fraksi Gerindra.
“Akan meninjau pagar laut yang sangat menghebohkan itu, yang panjangnya setengah (Tol) Jagorawi 30,16 kilometer, hari Rabu tanggal 22,” kata Titiek dalam keterangan video yang diterima awak media, Rabu, 22 Januari 2025.
Proses pencopotan pagar bambu di laut tangerang
- VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)
Kata Titiek, pihaknya merencanakan sidak ke lokasi pagar laut pada Kamis besok. Sebab, menurut dia DPR baru akan menggelar rapat dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono untuk membahas pagar laut di Tangerang, Banten, Rabu hari ini.
"Kami akan ketemu dengan Kementerian Kelautan Perikanan, rencananya sih besok. Kalau mereka tidak ada sidang kabinet, jadi besok," kata Titiek, Selasa, 21 Januari 2025.
Menurut dia, masalah pagar laut dari bambu yang membentang sepanjang 30 kilometer itu sudah terlalu lama berlarut-larut. Dia mendesak pemerintah segera mencari tahu siapa dalang di balik pemasangan tersebut.
"Yang penting ini sudah lama, sudah sebulan, masa enggak dapat-dapat. Siapa sih yang bikin 30 kilometer lho, itu sama dengan separuh Jagorawi," jelas Titiek.
"Dan, itu pagarnya adanya di laut bukan di daratan, kan susah bikinnya," ujarnya.
Titiek menyampaikan selain bakal mencecar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada rapat di DPR, pihaknya juga akan menelusuri dugaan kesengajaan pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait terbitnya Surat Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan laut yang dipagari tersebut.
"Itu kami akan cek lagi kebenarannya, kami akan turunkan (tim ke lapangan)," kata Titiek.
24 Daerah Bakal Coblos Ulang Pilkada 2024 jadi Rekor dalam Sejarah RI
MK putuskan 24 daerah mesti menggelar pemungutan suara ulang atau PSU.
Bantu kami untuk memperbaiki kualitas siaran TvOne dengan mengisi survey berikut
