123 Pejabat Kabinet Prabowo Sudah Setor LHKPN, KPK: Harta Paling Tinggi Rp5,4 T

Pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto
Sumber :
  • VIVA.co.id/M Ali Wafa

Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan 123 pejabat Kabinet Merah Putih Presiden RI Prabowo Subianto sudah menyetorkan Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN). Banyak pejabat kabinet yang setor LHKPN jelang jatuh tempo.

"Dari 124 ini, 123nya sudah dilantik 21 Oktober makanya jatuh temponya sekarang," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan kepada wartawan di KPK, Selasa 21 Januari 2025.

Pahala menjelaskan pejabat negara yang sudah menyetorkan LHKPN paling tinggi hartanya senilai Rp5,4 triliun. Angka harta kekayaan tersebut merupakan hasil update pejabat negara dari harta kekayaan sebelumnya.

"Nah, yang paling tinggi dari yang reguler yang dulu sudah pernah menyampaikan itu Rp2,6 triliun. Tapi, yang baru diangkat itu Rp5,4 triliun," jelas Pahala.

Presiden RI Prabowo Subianti bersama jaharan menteri Kabinet Merah Putuh.

Photo :
  • istimewa

Dia bilang ada 65 pejabat kabinet yang melaporkan LHKPN dengan Rp187 miliar.

"Rata-rata yang reguler itu sekitar Rp187 miliar. Jadi, 65 orang yang pernah masukin LHKPN itu rata-rata Rp187 miliar. Yang khusus relatif lebih tinggi karena rata-rata Rp227 miliar," sebutnya.

Pahala menyampaikan 123 pejabat negara yang sudah menyetorkan LHKPN itu dibagi menjadi dua kategori. Ada golongan reguler yang meliputi pejabat negara yang sudah pernah menyetorkan LHKPN terbarunya sebelum dilantik Presiden Prabowo.

Sidang Praperadilan Ditunda gegara KPK Absen, Kubu Hasto: Mungkin Mereka Sibuk Siapkan Bukti

"Kalau dia dulu menteri sudah menyampaikan laporan harta, dia masuk golongan reguler. Dia masuk lagi melaporkan hartanya paling lambat 31 Maret tahun ini. Itu ada 65 orang," ungkap Pahala.

Pahala menuturkan saat ini pejabat negara Kabinet Merah Putih yang sudah menyetorkan LHKPN sudah tercantum dalam website elhkpn.go.id.

KPK Absen Sidang Praperadilan Hasto, PDIP Duga Ada Motif Politik Jelang Kongres


 

Sidang Perdana Praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ditunda, KPK Tidak Hadir
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono Usai Hadiri Ratas di Istana Negara

Prabowo Setujui Anggaran IKN Rp48,8 Triliun Selama 5 Tahun ke Depan

Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) selama periode 2024-2029 tahun ke depan sebesar Rp48,8 triliun.

img_title
VIVA.co.id
21 Januari 2025