Banjir Landa 4 Kecamatan di Kabupaten Sambas Kalbar
- VIVA.co.id/Destriadi Yunas Jumasani (Pontianak)
Sambas, VIVA – Bencana banjir melanda Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar), sejak awal Januari 2025. Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Kalbar, Daniel, mengungkapkan bahwa banjir disebabkan oleh tingginya curah hujan dan pasang air laut, mengakibatkan luapan sungai di berbagai wilayah.
"Banjir telah berdampak pada 3.273 Kepala Keluarga (KK) atau 11.297 jiwa di 10 desa yang tersebar di 4 kecamatan," jelas Daniel dalam keterangan resminya, Selasa 21 Januari 2025.Â
Berdasarkan laporan dari BPBD diketahui sebanyak 2.515 rumah warga terendam dengan ketinggian air mencapai 10 hingga 70 cm di dalam rumah.
Ilustrasi Musim Hujan
- freepik.com/pvproductions
Adapun desa terdampak meliput Kecamatan Galing di Desa Tempapan Hulu (Dusun Semanas dan Dadau), kejadian sejak 18 Januari 2025.
Kecamatan Tangaran di Desa Semata, Desa Merabuan, Desa Pancur, Desa Arung Medang, Desa Merpati, Desa Simpang Empat, dan Desa Tangaran, banjir terjadi sejak 17 Januari 2025.
Di Kecamatan Paloh banjir terjadi di Desa Nibung, mulai terdampak sejak 19 Januari 2025. Selain itu banjir juga terjadi di Kecamatan Jawai Selatan tepatnya di Desa Jawai Laut.
Daniel menambahkan dalam bencana banjir ini fasilitas umum juga turut terdampak, termasuk 24 unit sekolah dan 23 unit tempat ibadah yang terendam.
"Berdasarkan laporan ada 1 korban meninggal dunia, namun belum ada laporan warga yang mengungsi," tambahnya.
Atas kejadian tersebut, Pemerintah daerah telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir, puting beliung, dan tanah longsor pada 13 Januari hingga 27 Januari 2025. BPBD Kalbar terus berupaya melakukan penanganan di lokasi terdampak dengan memonitor ketinggian air dan memberikan bantuan kepada warga.
"Banjir masih merendam sebagian wilayah, dan tim kami terus bersiaga untuk memastikan penanganan berjalan lancar. Kami mengimbau warga untuk tetap waspada dan mengikuti arahan petugas di lapangan," tambah Daniel.
BPBD Kalbar juga menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat untuk meminimalkan dampak lebih lanjut dari bencana ini.
