Istana Bantah Anggaran MBG Bakal Memangkas Program Lain

Jakarta, VIVA – Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi menepis pandangan yang menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal memangkas anggaran lainnya. Dia menegaskan, rumor tersebut tidak benar. 

"Sebenarnya bukan seperti itu (pangkas anggaran program lain). Jadi jangan di-frame bahwa seolah-olah MBG ini mengorbankan yang lain," kata Dedek kepada wartawan, dikutip Minggu, 19 Januari 2025.

Dedek menjelaskan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah intensif terhadap program-program kerjanya.

Jika saat pemerintahan Presiden Jokowi, lanjut Dedek, fokus utama anggaran dikerahkan untuk pembangunan infrastruktur secara masif, namun di era Presiden Prabowo, fokusnya berganti pada pembangunan sumber daya manusia (SDM), mulai dari MBG sebesar Rp71 triliun dan pemeriksaan kesehatan gratis dengan anggaran Rp4,7 triliun.

Selain itu, kata dia, Pemerintah juga berencana untuk memberikan pemeriksaan TBC secara gratis, di luar pemeriksaan kesehatan bagi yang berulang tahun, dengan anggaran Rp8 triliun.

Selanjutnya, peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas juga ditingkatkan pada era Prabowo dengan anggaran Rp15 triliun.

"Jadi, bukan MBG sedang memakan yang lain, bukan. Tapi, yang ada adalah dari yang tadinya infrastruktur kita bangun secara masif, maka sekarang infrastruktur APBN kita, kita alihkan. Sekarang refocusing ke pembangunan manusia. Sementara infrastruktur tetap dibangun, cuma sekarang peran swasta lebih ditingkatkan," ujarnya.

Dedek mengatakan salah satu anggaran yang porsinya turun yakni untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Saat ini pembangunan daerah itu turun dibanding dengan tahun sebelumnya.

Menurut Dedek, hal itu normal terjadi lantaran saat ini fokus pembangunan dikerahkan untuk mengikutsertakan sektor swasta.

Ditekankannya, pembangunan masif yang dilakukan pemerintah, merupakan sebuah pancingan agar sektor swasta, khususnya bagi penanam modal asing melihat keseriusan negara dalam membangun IKN.

"APBN itu boleh membayar untuk pembangunan IKN itu cuma sekian puluh persen, dan itu ada di undang-undangnya. Ketika itu sudah mendekati sealing atau sudah sampai di batas atas, maka sudah saatnya sektor swasta yang kemudian membiayai," imbuhnya.

Keracunan Massal Siswa SD di Sukoharjo, DPR Minta Pengawasan Ketat Program MBG

Insiden tersebut terjadi setelah para siswa mengonsumsi makanan yang disediakan dalam program Makan Bergizi Gratis.

VIVA.co.id

19 Januari 2025