Kursi Gus Yahya Digoyang Isu MLB PBNU, Rais Aam: Ini Dinamika yang Wajar

Surabaya, VIVA – Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar menilai isu Musyawarah Luar Biasa (MLB) NU yang mencuat belakangan adalah dinamika yang wajar dalam sebuah organisasi termasuk NU. Dia mengatakan MLB tak jadi soal selama sesuai aturan organisasi.

"[Isu MLBNU] Ini dinamika yang wajar dalam organisasi," kata Kiai Miftach saat sambutan dalam acara Kick Off Hari Lahir (Harlah) ke-102 NU di Kantor PWNU Jawa Timur, Surabaya, Kamis, 16 Januari 2025.

Namun, menurut dia, tak ada alasan mendesak dan penting saat ini bagi NU untuk menggelar MLB. Dia menyinggung kepentingan di balik kemunculan isu MLB.

"Jadi, muncul pertanyaan, apa sebenarnya kepentingan di balik isu MLB ini?" ujar Pengasuh Pondok Pesantren Miftachussunnah Surabaya itu.

Dijelaskan dia, kepentingan pribadi anggota mesti sejalan dengan kepentingan bersama. Kata Kiai Miftach, itu perlu dilakukan agar tak merugikan pihak lain di dalam organisasi tersebut. 

Kiai Miftach lantas mengilustrasikan organisasi seperti kapal yang berlayar di tengah lautan. Ibaratnya seperti jika satu orang yang ada di kapal melubangi lantai atau badan kapal dengan alasan hak individual, maka cara itu berdampak dengan tenggelamnya kapal sehingga membahayakan penumpang yang lain.

"Karena itu, perlu sikap tegas untuk menjaga keselamatan bersama," ujar Kiai Miftach.

Terkait Harlah ke-102 NU, dia menyerukan kepada Nahdliyin agar membangkitkan kembali ruh jihad sebagaimana yang telah dirumuskan dan dicontohkan para pendiri NU. 

Acara Kick Off Harlah ke-102 NU di kantor NU Jatim juga dihadiri Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf. Lalu, ada Ketua PWNU Jatim KH Abdul Hakim Mahfudz, dan tokoh NU lainnya.

Gerakan MLB PBNU muncul salah satunya untuk menggoyang kursi Gus Yahya dari pimpinan PBNU. Para penggerak MLB beranggapan PBNU era Gus Yahya telah melenceng dalam memimpin organisasi massa muslim terbesar di Tanah Air itu.

Adapun sesuai AD/ART PBNU, MLB bisa dilakukan dengan syarat utama setidaknya ada permintaan dari 50 persen lebih perwakilan dan pengurus cabang PBNU. 

 

Soroti Kasus Korupsi Jumbo, Lakspendam PBNU Dorong Pengesahan RUU Perampasan Aset

Maftuchan meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk tegas menciptakan pemerintahan yang bersih di tahun 2025. Tahun ini harus menjadi tahun bersih-bersih dari KKN.

VIVA.co.id

28 Februari 2025