Pembangunan PLTS Terapung Singkarak Ditolak Warga, Andre Rosiade Janjikan Perlindungan Habitat Ikan Bilih

Tanah Datar, VIVA –  PT PLN Indonesia Power dan PT Indo Acwa Tenaga Singkarak bersama dengan investor asal Arab Saudi, berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Danau Singkarak, Sumatera Barat.

Alih-alih mendapat dukungan, proyek dengan kapasitas pembangkit sebesar 50 megawatt yang menelan biaya sekitar Rp 855 miliar untuk 25 tahun itu, malah mendapat penolakan dari warga selingkar danau Singkarak. Penolakan ini, buntut dari trauma masyarakat setempat atas keberadaan PLTA Singkarak yang sejak beroperasi penuh pada tahun 1998, masih menyisakan berbagai masalah. 

PLTA Singkarak yang dianggap mangkir dari janji untuk mensejahterahkan masyarakat di lingkaran danau Singkarak, serta mengancam habitat dari endemik ikan bilih, menjadi alasan kuat warga menolak rencana pembangunan PLTS terapung ini.

Mengetahui adanya penolakan itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade turun gunung. Pada Rabu kemarin, ia bersama dengan otoritas terkait lainnya, mendatangi warga di Nagari Guguak Malalo, Padanglaweh Malalo dan Sumpur Kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat.

Kedatangan Andre itu, bertujuan menjalin komunikasi dan dialog dengan warga setempat terkait dengan rencana pembangunan proyek pembangunan PLTS terapung di Danau Singkarak serta mencari titik temu agar kemudian proyek ini dapat diterima dan terlealisasi.

"Orang Minang ini memang suka berdialektika, berdiskusi. Pro dan kontra itu adalah hal yang lumrah dan wajar. Yang pasti kita akan melakukan diskusi secara terbuka supaya jangan ada dusta di antara kita," kata Andre Rosiade dikutip dari keterangan resminya, Kamis 16 Juni 2025 



Danau Singkarak yang berlokasi di Provinsi Sumatera Barat.

Photo :

• Dok. PLN

Andre menegaskan, investasi yang dilakukan pemerintah melalui pembangunan PLTS Terapung ini tidak merugikan dan diterima oleh masyarakat. Ia bilang, zaman kini bukanlah zaman Orde Baru. Seluruh investasi, tentu tidak boleh merugikan masyarakat. Sebagai anggota DPR yang mewakili Sumbar, Andre menegaskan bahwa dirinya akan memastikan setiap investasi yang masuk ke Sumbar harus menguntungkan bagi masyarakat.

Menurut Andre, proyek PLTS Terapung Singkarak ini akan dilaksanakan tiga tahap. Pertama, tahap pengembangan, lalu tahap konstruksi dan terakhir tahap operasi. 

"Pihak investor berjanji akan memberikan sejumlah manfaat untuk masyarakat sekitar. Manfaat itu antara lain berupa beasiswa dan bantuan fasilitas pendidikan hingga ke Arab Saudi, perbaikan fasilitas ibadah dan umum, bantuan alat untuk nelayan hingga dukungan untuk UMKM dan menciptakan lapangan pekerjaan,"ujar Andra

Selain itu, menurut Andre, jika kemudian rencana ini terealisasi maka juga akan ada program kolaborasi dengan instansi lain untuk melindungi ekosistem yang ada di sekitaran Danau Singkarak. 



Nelayan memantau ikan bilih dari atas perahunya, sebelum melepaskan jala di Batu Baraguang, Sumpu, Danau Singkarak, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat

Photo :

• ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

"Nanti akan dibuat juga zona konservasi dan perlindungan habitat untuk ikan Bilih. Ada pelatihan untuk nelayan mendukung ekonomi lokal, riset lingkungan untuk ekosistem Danau Singkarak berkerja sama dengan akademisi, pengembangan ekonomi yakni olahan ikan Bilih dan pengembangan wisata lokal," ujarnya.

"Dari investasi yang ditanamkan untuk proyek PLTS ini sekitar Rp 855 miliar untuk 25 tahun, 300 juta nanti akan diberikan untuk pemerintah Nagari. Tolong kita kedepankan diskusi dan dialog. Mudah-mudahan ada titik terang, supaya persepsi negatif terhadap Sumbar itu bisa kita tepis,"kata Andre. 

Sementara itu, Bupati Tanahdatar Eka Putra tak menafikan adanya penolakan proyek PLTS Terapung Singkarak ini. Hal itu dikarenakan adanya kekhawatiran proyek ini akan berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat sekitar Danau Singkarak.

"Kemarin siang saya menerima tokoh-tokoh, ninik mamak, pemuda dari Batipuah Selatan. Salah satu yang dibicarakan adalah kekecewaan besar dan trauma terhadap adanya PLTS di Danau singkarak ini," ujar Eka.

Eka berharap dengan hadirnya anggota DPR Andre Rosiade dan pihak dari PLN Indonesia Power serta Acwa dapat memberikan penjelasan langsung kepada masyarakat sehingga proyek dapat diterima oleh masyarakat.

"Tentunya dengan kehadiran wakil kita di DPR RI, keluhan-keluhan ini bisa kita sampaikan. Kita sebagai Luhak Nan Tuo harus menjaga etika kita baik dalam berbicara maupun dalam bersikap. Kita bersyukur Pak Andre bisa hadir di sini bersama orang PLN Indonesia Power. Semoga pula curhat masyarakat, aspirasi masyarakat bisa didengar langsung," tutup Eka.

Halaman Selanjutnya

Andre menegaskan, investasi yang dilakukan pemerintah melalui pembangunan PLTS Terapung ini tidak merugikan dan diterima oleh masyarakat. Ia bilang, zaman kini bukanlah zaman Orde Baru. Seluruh investasi, tentu tidak boleh merugikan masyarakat. Sebagai anggota DPR yang mewakili Sumbar, Andre menegaskan bahwa dirinya akan memastikan setiap investasi yang masuk ke Sumbar harus menguntungkan bagi masyarakat.