Terungkap Alasan Pagar Bambu di Laut Tangerang Belum Bisa Dibongkar
- VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)
Tangerang, VIVA - Pagar bambu ilegal yang mengitari laut di wilayah Kabupaten Tangerang sepanjang 30,16 kilometer, nyatanya belum bisa dibongkar oleh pemangku kepentingan di lembaga pemerintahan.
Hal ini lantaran terdapat beberapa proses koordinasi antar lembaga pemerintah untuk mengambil tindakan tegas soal pembongkaran tersebut.
Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Halid K. Jusuf mengatakan, pihaknya membutuhkan waktu di mana nantinya akan berkoordinasi dengan lintas kementerian terkait.
"Untuk pembongkaran pagar laut ini, kami butuh waktu akan berkoordinasi dengan lintas kementerian terkait. Karena tanggungjawab masalah di laut ini bukan hanya kewenangan KKP, tapi juga ada kementerian lain secara simultan akan berkoordinasi apa langkah selanjutnya. Mungkin 1 sampai 2 hari ini ada solusi kapan ada pembongkaran itu dimulai," katanya pada Rabu, 15 Januari 2025.
Kondisi pagar bambu yang mengitari wilayah laut di Kabupaten Tangerang
- VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)
Lanjut dia, langkah awal yang dilakukan pihaknya yakni dengan penyegelan proses pemagaran pada laut beberapa hari yang lalu. Tindakan itu sebagai wujud bahwa pemerintah hadir di polemik pemagaran laut di wilayah Perairan Tangerang, Banten.
"Kami sudah penyegelan, ini sebagai wujud bahwa pemerintah hadir di polemik pemagaran laut di wilayah Perairan Tangerang, Banten. Ini pelanggaran terhadap Undang-undang PP21 terkait pemanfaatan ruang laut, jelas bahwa ini tidak sesuai ketentuan yang ada," ujarnya.
Kasus pemagaran ini juga tidak menutup kemungkinan bila nantinya akan berujung pada proses pidana, sehingga nanti pihaknya hadir untuk melaksanakan penegakan hukum.
"Bukan tidak mungkin itu akan lari ke proses pidana, jadi kami hadir untuk melakukan penegakan hukum siapa pun yang melaksanakan kegiatan itu. Dengan adanya polemik berkepanjangan, ini pasti akan muncul siapa yang bertanggungjawab. Namun, kami akan terus mendalami siapa yang akan muncul sebagai penanggungjawab mekanisme pemagaran ini," ungkapnya.
Ketua DPD Usul Agar Rakyat Kasih Sumbangan untuk Makan Bergizi Gratis, Warganet: Sudah Bayar Pajak!
Baru-baru ini Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengusulkan agar masyarakat menyumbangkan dana secara sukarela untuk mendukung program makan bergizi gratis bagi anak sekolah.
