KPK Tolak Klaim PDIP Kalau Pimpinan Era Sekarang Edisi Jokowi: Itu Hanya Persepsi
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
Jakarta, VIVA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Setyo Budiyanto, buka suara usai elite PDI Perjuangan menilai bahwa pimpinan KPK periode 2024-2029 merupakan edisi pimpinan Presiden RI ke-7 Jokowi. Dia menilai bahwa klaim tersebut hanyalah persepsi masing-masing saja.
"Jadi menurut saya mungkin itu hanya persepsi, dugaan, apa semuanya, semua orang bolehlah berpersepsi, tapi kami berlima merasakan bahwa tidak yang seperti itu," ujar Setyo Budiyanto kepada wartawan, dikutip Rabu 15 Januari 2025.
Setyo menjelaskan bahwa lima pimpinan KPK saat ini dipilih melalui voting rakyat, yang diwakili oleh Komisi III DPR RI. Sedangkan proses selanjutnya hingga pada pelantikan di era pemerintahan sekarang, Presiden Prabowo Subianto.
"Ya kalau menurut saya kami ini dipilih oleh rakyat melalui Komisi III. Dan kemudian diproses melalui kepemimpinan bapak Presiden RI bapak Prabowo Subianto," tukasnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Ronny Talapessy menyebut pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini adalah edisi Jokowi.
Menurut Ronny hak itu terjadi karena di akhir kekuasaannya, Jokowi menghiraukan kritik dari publik terkait proses seleksi pimpinan KPK dan menyerahkan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Di akhir kekuasaannya, mantan presiden Joko Widodo tidak menghiraukan kritik publik, baik dari eks komisioner, eks penyidik, kalangan akademisi, media, dan masyarakat sipil lainnya agar menghentikan proses seleksi dan menyerahkannya kepada pemerintahan Prabowo yang tinggal menunggu sedikit waktu lagi untuk dilantik,” ujar Ronny dalam konferensi pers di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Januari 2025.
Ia menambahkan bahwa, Jokowi langsung bekerja menjalankan sebuah agenda untuk mempidanakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto.
“Sehari sejak dilantik, KPK edisi Jokowi langsung bekerja menjalankan agenda kriminalisasi, dalam bentuk pemidanaan yang dipaksakan, terhadap PDI Perjuangan melalui Sekjen Hasto Kristiyanto karena bersuara kritis terhadap kerusakan demokrasi yang dilakukan Jokowi,” ujar Ronny.
Menurut dia, KPK edisi Jokowi ini tidak akan menindaklanjuti laporan masyarakat sipil. Seperti dugaan pencucian uang hingga kasus yang diduga melibatkan menantu Jokowi, Bobby Nasution.
“KPK Edisi Jokowi ini tidak akan menggubris dan menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat sipil terhadap dugaan pencucian uang, penyelundupan nikel mentah, skandal ijin tambang blok medan, yang diduga melibatkan Bobby Nasution dan keluarga Jokowi lainnya,” ujar dia.
Ronny menyatakan, pihaknya menyerukan agar semua kader, simpatisan, dan keluarga besar PDI Perjuangan tetap solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang hendak mengawut-awut partai.
“PDI Perjuangan akan terus mengikuti dan menghormati proses hukum dengan tetap mengikuti hukum acara pidana yang ada,” pungkasnya.
