Menteri Tito Bakal Kirim 'Surat Cinta' ke Pemda jika Tak Ada Terobosan Soal Program PBG
- VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)
Tangerang, VIVA - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian bakal mengirimkan “surat cinta” bagi setiap pemerintah daerah (pemda), yang tidak membuat terobosan dalam hal layanan publik soal pemangkasan waktu mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Program layanan publik tersebut sebagai salah satu terobosan surat keputusan bersama (SKB) dari tiga kementerian, guna mendukung 3 juta rumah untuk rakyat dan memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan rumah.
"Dari 514 kabupaten kota, baru 89 yang bisa membuat terobosan soal PBG ini, baik dari pemangkasan waktu hingga menggratiskan BPHTB bagi MBR. Sisanya (pemerintah kabupaten kota) masih saya tunggu terobosannya hingga 31 Januari 2025 ini. Saya akan absen lagi, daerah-daerah mana yang sudah mengeluarkan peraturan kepala daerah, tentang ini. Kalau ada, ya kita berikan apresiasi," ujarnya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian
- Kemendagri
"Kalau yang nggak ada, ya saya akan umumkan di publik, biar masyarakat paham. Paham kepala daerah mana yang peduli kepada rakyatnya atau tidak. Yang kedua, ya mungkin besar, akan saya berikan, ya ini mohon maaf ya, bahasa saya surat cinta gitu artinya surat teguran," ujar Tito.
Tito menyebutkan, program PBG itu tidak merugikan pemerintah daerah yang khawatir perihal hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena, dalam program itu, untuk non-biaya hanya dikenakan pada masyarakat berpenghasilan rendah.
"Ya mungkin ada yang berpendapat, bahwa nanti ngurangin PAD. Kita udah sampaikan tadi, ini kan hanya spesifik kepada kriteria 3-4 hal tadi yang kami udah sampaikan. Jadi bukan kepada semua," katanya.
"Seperti Kota Tangerang, PAD-nya Rp2,9 triliun. Jadi, dengan adanya MBR ini, untuk rakyat miskin atau kurang mampu, di lingkungan kota Tangerang, itu pengaruhnya hanya Rp9,9 miliar dari Rp2,9 triliun, enggak ada artinya, enggak seberapa. Di daerah lain, silakan melakukan exercise. Tapi ini sekali lagi, ini untuk rakyat yang kurang mampu. Masa kita bahasanya parah, masa kita mau narik, mau ngambil retribusi dari rakyat yang kurang mampu, tega banget," ujarnya.
Menteri Ara Pantau Langsung Proses Pemangkasan Waktu Urus PBG di Tangerang
Menteri Ara mengapresiasi terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang.
