Bobby Tegur Sekolah yang Hukum Siswa SD Belajar di Lantai Karena Tak Bayar SPP
- VIVA.co.id/B.S. Putra (Medan)
Medan, VIVA – Walikota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution merespon peristiwa siswa SD berinsial MI (10), yang dihukum belajar di lantai kelas karena tidak membayar uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).Â
Bobby Nasution menyayangkan apa yang terjadi di Sekolah SD Yayasan Abdi Sukma yang berada di Jalan STM No 42, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan itu.
"Yang pertama itu, sekolah swasta. Bukan lepas tangan," sebut Bobby Nasution kepada wartawan, di Kota Medan, Senin 13 Januari 2025.
Bobby Nasution mengimbau kepada masyarakat atau orang tua, yang memiliki kendala biaya untuk anaknya di sekolah agar segera melaporkan ke Pemko Medan atau Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan.Â
"Karena memang dari awal kita mengimbau kepada orang tua. Baik itu, SD dan SMP mengalami kesulitan pembiayaan. Dari kami Pemko Medan, langsung memberikan solusi, yaitu kita akan terima langsung ke sekolah negeri. Karena sekolah negeri tidak ada biaya apa pun," jelas Bobby Nasution.Â
Menantu mantan Presiden RI, Joko Widodo itu, mengatakan atas kejadian ini, Pemko Medan melalui Disdik Kota Medan, sudah turun dan memberikan teguran kepada SD Swasta Abdi Sukma tersebut.
"Yang terjadi, ini kita sayangkan. Ini tentunya ini (tentang) kemanusiaan, kepada sekolahnya diberikan teguran secara administrasinya karena itu swasta harus ada biaya diselesaikan," ucap Bobby Nasution.Â
Sebelumnya, Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan membeberkan siswa MI ternyata, menerima Program Indonesia Pintar (PIP) pada tahun 2024. Setiap tahun, sekolah yang sudah beroperasi sejak tahun 1963 ini memberikan beasiswa atau uang SPP gratis selama 6 bulan di semester ganjil setiap tahunnya.Â
"Kami memberikan beasiswa selama enam bulan pertama untuk meringankan beban siswa dari keluarga kurang mampu. Misi kami adalah memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan belajar yang sama," ucap Ahmad kepada wartawan.
Ahmad menceritakan bahwa sekolah Abdi Sukma ini viral di media sosial dan menjadi pusat perhatian serta pemberitaan di media massa terkait perundungan terhadap salah satu siswa kelas 4 SD berinisal MI yang belum bayar uang SPP dan dihukum belajar di lantai kelas oleh wali kelasnya.
Ahmad mengungkapkan bahwa MI pelajar kelas 4 bersama saudaranya di kelas 1 SD, masing-masing mendapatkan bantuan PIP yang ditransfer ke rekening ibunya, Kamelia pada 21 April 2024 dan diambil pada 22 April 2024 sebesar Rp450.000.
"Itu dananya masuk tanggal 21 April 2024, diambil orang tuanya tanggal 22 April 2024. Karena kami dari pihak sekolah tidak ada menahan-nahan informasi itu, karena begitu dana itu masuk langsung kita kabari sama orang tuanya," kata Ahmad.Â
"Saat diambilnya itu, orang tuanya tidak langsung membayarkan ke uang sekolah anaknya. Seandainya itu dibayarkannya langsung pasti tidak ada tunggakan. Karena sekolah ini menggratiskan uang sekolah itu selama 6 bulan dari Januari hingga Juni. Bulan Juli sampai Desember itu bayar," jelas Ahmad.
Dari informasi yang diperoleh, sebanyak 131 siswa di Yayasan Abdi Sukma ada 79 orang menerima bantuan PIP, termasuk anak-anak Kamelia.
Ahmad menyampaikan bahwa tujuan sekolah Abdi Sukma adalah memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak yang kurang mampu dan yatim piatu, serta sudah menggratiskan uang sekolah selama enam bulan, dari Januari hingga Juni.
Meskipun begitu, MI mengalami tunggakan pembayaran uang sekolah setelah periode gratis berakhir, dan pembayaran untuk bulan Juli hingga September 2024 baru dilakukan orang tua MI pada 8 Juli 2024.
"Ibu MI itu bayar uang sekolah anaknya setelah dapat PIP pada April 2024, dia membayar uang sekolah anaknya tanggal 8 bulan Juli dia bayar uang sekolah Mahesa tiga bulan dari bulan Juli sampai September 2024. Terus nunggak lagi sampai menerima raport dari Oktober sampai Desember 2024," terang Ahmad.
Sekolah Abdi Sukma ini terus berupaya mencari sumber dana tambahan untuk menunjang operasional dan memberikan bantuan yang lebih besar kepada siswa. Program PIP telah menjadi salah satu sumber pendanaan yang signifikan, namun sekolah tetap bergantung pada donasi dan sumber lain.
"Kami khawatir pemberitaan negatif ini dapat berdampak pada kelanjutan program PIP di sekolah kami," ujar Parlindungan. Kami berharap masyarakat dapat memahami situasi kami dan terus mendukung upaya kami dalam memberikan pendidikan berkualitas," ucapnya.