KPK Respon Permintaan Prabowo supaya Aktif Awasi Pelaksanaan Haji
- VIVA.co.id/Zendy Pradana
Jakarta, VIVA – Presiden RI Prabowo Subianto meminta kepada KPK untuk aktif dalam mengawasi pelaksanaan haji tahun 2025. KPK pun buka suara terkait permintaan Presiden Prabowo tersebut.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika mengatakan saat ini KPK tengah berkoordinasi dengan Kementerian Agama, Badan Haji dan Badan Pengelola Keuangan Haji. Koordinasi ini dilakukan untuk menindaklanjuti permintaan dari Presiden Prabowo Subianto.
"KPK sedang menyiapkan koordinasi dengan Kementerian Agama, Badan Haji dan Badan Pengelola Keuangan Haji," kata Tessa kepada wartawan Rabu, 8 Januari 2025.
Jubir KPK Tessa Mahardhika di KPK pada Selasa 3 September 2024
- VIVA.co.id/Zendy Pradana
Menurut dia, saat ini kolega-kolega KPK pun sudah dilantik untuk membantu pengawasan pelaksanaan haji 2025.
"Tentunya, KPK akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang melakukan kegiatan tersebut. Jadi prosesnya kita tunggu sama-sama, dan kita harapkan pelaksanaan haji mulai tahun ini dan ke depan dapat berjalan dengan lancar dan dapat lebih murah," ucap Tessa.
Kata Tessa, pemerintah kabarnya sudah menetapkan biaya haji tahun ini lebih murah. Tentu saja, Tessa menyambut kebijakan tersebut sehingga masyarakat dapat keringanan untuk beribadah ke Tanah Suci Mekah.
“Kalau saya tidak salah, infonya haji tahun ini lebih murah dikabarkan oleh Menteri Agama. Kita bersyukur, sehingga itu bisa menjadi keringanan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan ibadah ke depan," jelas dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat dalam memantau pelaksanaan haji. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Tim Pengawas Haji 2025, Sufmi Dasco Ahmad.
“Presiden sudah meminta khusus kepada KPK untuk melakukan pendampingan kepada Kementerian Agama dan BPH, agar penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan baik,” kata Dasco saat memimpin rapat konsultasi Komisi VIII dengan Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa, 7 Januari 2025.
Menurut Ketua Harian Partai Gerindra ini, pendampingan itu penting dilakukan mengingat beberapa temuan dan catatan Pansus Angket Haji 2024 periode 2024 lalu. Salah satunya, soal ketidaksesuaian alokasi kuota haji tambahan dari Pemerintah Arab Saudi.
“Kita harus mewaspadai temuan-temuan pansus yang lalu, bahwa ada slot-slot yang kemudian termanipulasi, agar yang berhak kemudian bisa berangkat tanpa hak-haknya dikurangi,” kata Dasco.
Dasco menekankan Prabowo juga mengapresiasi kinerja Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama yang berhasil menekan harga BPIH 2025 menjadi lebih murah jika dibandingkan tahun lalu.
Panitia Kerja (Panja) Haji DPR dan pemerintah telah menyepakati BPIH dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1146 H/2025 Masehi. Setoran jemaah menjadi sebesar Rp55.431.750. Adapun, total BPIH 1446 H/2025 Masehi senilai Rp Rp 89.410.258,79, jadi turun sekitar Rp 4 juta dari tahun 2024 yang sebesar Rp 93.410.286.
“Pak Presiden mengapresiasi panja bersama-sama dengan pemerintah bisa menurunkan biaya haji,” katanya.
