Jaksa Agung Tegaskan Kejagung Tak Ada Persaingan dengan KPK Dalam Tangani Kasus Korupsi

Jakarta, VIVA -- Jaksa Agung, Sanitiar Burhanudin menegaskan tak ada persaingan antara Korps Adhyaksa dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perihal penanganan perkara tindak pidana rasuah belakangan ini.

Hal itu dikatakan Burhanudin saat Ketua KPK Setyo Budianto menyambangi kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Rabu, 8 Januari 2025.

Menurut Burhanudin,  pihaknya maupun KPK selalu berkoordinasi dan bersinergi guna memerangi para koruptor di Tanah Air.

"Saya minta tolong kepada teman-teman bahwa di antara kami (Kejagung-KPK) tidak ada apa-apa, yang kadang-kadang disudut-sudutkan bahwa kami bersaing. Tidak sama sekali," ujarnya.

Dia menyebutkan, pihaknya berkoordinasi setiap kali menangani kasus korupsi. Belakangan pihaknya sedang berupaya mempercepat pemberantasan korupsi di Desk Pemberantasan Korupsi yang dibentuk Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam), Budi Gunawan.

"Jadi ke depan, kami akan lebih bersinergi lagi. Jadi kalau ada pihak yang mengatakan kami tidak bersinergi, kami bersinergi," katanya.

Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menambahkan, dia bersama Jaksa Agung tengah membahas perihal bagaimana cara meningkatkan pemberantasan korupsi di Tanah Air, KPK dan Kejagung membahas soal pelatihan, pendidikan sampai kerja sama guna meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi.

Apalagi, lanjut dia, KPK pun tengah bekerja sama dengan pihak luar negeri dalam pemberantasan korupsi tersebut. Lebih lanjut, dia mengatakan, KPK dan Kejagung sedang berupaya menurunkan Indeks Pemberantasan Korupsi (IPK). Pasalnya, IPK Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini berada di posisi atas.

"Kami juga membahas soal masalah peningkatan asset recovery karena juga di Kejaksaan Agung ada badan baru yaitu pemulihan aset," ucap Setyo.

 

KPK Panggil Kader PDIP Maria Lestari dan Ketua KPU Banyuasin Soal Korupsi Hasto Kristiyanto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan pengusutan terkait kasus korupsi suap dan perintangan penyidikan pergantian antar waktu (PAW) DPR RI periode 2019-2024,

VIVA.co.id

9 Januari 2025