Menteri Maruarar Diperintah Prabowo Bangun Rumah MBR di Lahan Sitaan Korupsi-BLBI
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
Jakarta, VIVA - Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan agar lahan-lahan yang disita negara dapat dimanfaatkan untuk membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Hal itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait alias Ara usai menemui Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 7 Januari 2025.
Lahan yang dimaksud merupakan sitaan dari Kejaksaan Agung, tanah hasil korupsi, hingga lahan yang disita dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Presiden RI Prabowo Subianto
- Instagram @ditjenpajakri
"Memang lahan-lahan yang ada, misalnya, dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita, kemudian juga dari BLBI, kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya," kata Maruarar kepada wartawan.
"Itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian ke Bank Tanah, kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan," sambungnya.
Rumah yang dibangun dari lahan-lahan tersebut kata Maruarar akan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yaitu di bawah Rp8 juta.
Selain itu, Ara juga menyebut pemerintah akan memberikan pembiayaan rumah bagi masyarakat yang tidak memiliki penghasilan bulanan namun mempunyai usaha.
Ilustrasi proyek perumahan.
- ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah
"Seperti bapak penjual baso, bapak penjual sayur, dan sebagainya itu tidak punya gaji, tapi punya kegiatan usaha, kita membuat skema, cara, sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan tadi. Ya, dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya, dan sebagainya," ungkap Ara.
Ara menyebut, persoalan terkait perumahan rakyat merupakan perhatian khusus dari Presiden Prabowo.Â
"Itu menjadi perhatian Bapak Presiden, artinya keadilan itu harus dijalankan, bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor informal. Itu menjadi perhatian beliau," katanya.
Jaksa Ajukan Banding atas Putusan Helena Lim
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan banding atas putusan terhadap terdakwa Helena Lim, terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usa
