DPR usul Program Makan Bergizi Diawasi Tim Independen untuk Cegah Kasus Pungutan

Jakarta, VIVA - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus diawasi secara ketat guna menghindari kasus yang terjadi pada beberapa waktu lalu ketika ada sekolah yang meminta pungutan atas wadah makan.
 
Menurut dia, sekolah tersebut meminta uang sebesar Rp30 ribu untuk pembelian wadah makan terkait program MBG dan setiap anak wajib membeli dua wadah, sehingga total pungutan mencapai Rp 60 ribu.
 
Dia mengatakan informasi tersebut diterima dari rekaman video.

 
"Program yang melibatkan alokasi anggaran besar harus dikelola dengan transparansi. Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pengawas independen," kata Cucun dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa, 7 Januari 2025.

 
Dia mengatakan pemerintah telah menegaskan bahwa program MBG tidak memungut biaya tambahan.
 
Oleh karenanya, pengawasan yang ketat harus dilakukan agar tidak ada oknum-oknum tak bertanggung jawab yang mencari celah mencari keuntungan dengan memanfaatkan program MBG.
 
Sistem monitoring dan evaluasi yang efektif, menurut dia, diperlukan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana dan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan dana.

 
Dia juga mendorong pemerintah meningkatkan sosialisasi, khususnya kepada orang tua murid, agar masyarakat memahami bahwa program MBG sepenuhnya ditanggung oleh negara.
 
Untuk itu, dia meminta ada sanksi tegas yang diberikan jika ditemukan adanya praktik pungutan liar atau penyimpangan lainnya.
 
"Penting juga bagi pemerintah untuk memastikan bahwa semua aspek teknis penyelenggaraan program, termasuk distribusi makanan bergizi dan pengadaan alat penunjang seperti wadah makan, berjalan sesuai aturan tanpa menimbulkan beban tambahan bagi penerima manfaat,” kata dia.
 
Dia pun memastikan DPR akan mendukung langkah pemerintah demi menunjang MBG berjalan dengan lancar, termasuk dari sisi penganggaran dan pengawasan program sesuai kewenangan dewan. Hal itu agar memastikan keberlanjutan program makan bergizi gratis bagi anak sekolah.
 
“Inovasi menu dalam penyediaan makanan bergizi dan peningkatan kualitasnya juga penting diperhatikan, terutama menu yang memang disukai anak-anak agar makanan lebih sesuai dengan selera mereka,” katanya. (ant)

DPR Minta Menag Lobi Arab Saudi Tak Lanjutkan Wacana Batasi Peserta Haji 90 Tahun

Ketua Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama melobi Pemerintah Arab Saudi agar tidak melanjutkan wacana membatasi peserta haji sampai usia maksimal 90 tahun.

VIVA.co.id

8 Januari 2025