Biaya Haji 2025 Turun, Komisi VIII DPR: Sejalan dengan Visi Pemerintah, Kami Dorong Efisiensi
- Istimewa
Jakarta, VIVA - Komisi VIII DPR bersama Kementerian Agama RI dan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) sepakat dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp89,4 juta per orang. Biaya itu menurun dibandingkan biaya haji 2024.
Dari angka itu, turun hampir Rp 4 juta dibandingkan BPIH 2024 yang mencapai Rp93,3 juta per orang.
Ketua Panja Haji sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Gerindra, Abdul Wachid menyampaikan turunnya biaya haji 2025 merupakan upaya pemerintah. Dengan penurunan biaya haji 2025 itu untuk menyeimbangkan antara besarnya biaya yang ditanggung jemaah dengan keberlanjutan nilai manfaat di masa mendatang.
"Sejalan dengan visi pemerintah, kami mendorong efisiensi agar subsidi nilai manfaat dari dana haji bisa lebih sustainable. Dan di sisi lain bisa mengurangi beban jemaah," kata Abdul Wachid, dalam keterangannya, dikutip pada Selasa, 7 Januari 2025.
Abdul mengaku pihaknya sudah bekerja keras untuk menurunkan angka BPIH tahun ini. Hal itu baik komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayarkan oleh masyarakat. Begitu juga nilai manfaat yang dibayarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
“Alhamdulillah, setelah melakukan rapat marathon kita berhasil menurunkan besaran BPIH tahun ini sekitar Rp4 juta dibanding usulan pemerintah,” ujar Abdul.
Menag Nasaruddin Umar (tengah) dan Panja Komisi VIII DPR.
- istimewa
Adapun dalam skema tahun ini, komponen Bipih turun hingga Rp600 ribu per-orang. Sementara, komponen nilai manfaat secara umum turun hingga Rp1 triliun.
“Output dari keputusan ini adalah efisiensi dana haji demi keberlanjutan pendanannya di masa depan," tutur Abdul.
Dia mengatakan dari Fraksi Gerindra di DPR mendorong sejumlah hal yang perlu diperhatikan. “Pertama, kami ingin memastikan BPIH 1446 H/2025 M bisa semakin dirasionalisasi tanpa mengorbankan fasilitas dan kualitas pelayanan ibadah haji,” jelas Abdul.
Kemudian, dia menyampaikan ada harapan berupa pembekalan yang cukup bagi petugas haji.
"Selain itu, penting bagi Kemenag RI untuk merancang management crisis di titik-titik rawan demi memberikan pelayanan ibadah yang maksimal pada para jemaah,” ujarnya.
Arahan Presiden Prabowo agar Fokus
Abdul menuturkan turunnya ongkos haji 2025 mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap aspirasi masyarakat agar biaya lebih terjangkau tanpa menurunkan standar pelayanan. Selain itu, pengawasan ketat akan diterapkan untuk memastikan dana yang dikelola tetap akuntabel dan bermanfaat secara optimal.
Dia mengatakan sesuai arahan Presiden Prabowo untuk mencari formulasi agar biaya haji tidak memberatkan calon jemaah. "Namun, mampu meningkatkan kualitas pelayanan jadi lebih bagus dan berkelanjutan,” kata Abdul.
Pun, Abdul menyampaikan efisiensi bukan sekadar soal angka. "Tetapi, juga tentang memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan berdampak nyata bagi kenyamanan dan kemudahan jamaah haji," ujar Abdul.
