Narapidana yang Dapat Amnesti Segera Diumumkan, Siapa Saja Mereka?
- VIVA.co.id/Zendy Pradana
Jakarta, VIVA – Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan bahwa dirinya segera akan mengumumkan nama-nama 44.000 narapidana yang bakal mendapatkan amnesti atau pengampunan hukum. Dia menjelaskan, bahwa sampai dengan saat ini Kementerian Hukum masih berkoordinasi lebih jauh dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI.
Koordinasi itu harus dilakukan, pasalnya semua kewenangan mengumumkan identitas narapidana ada pada Kementerian Imipas.
"Soal amnesti, kami masih menunggu dari Kementerian Imipas soal datanya. Mudah-mudahan minggu depan, hari ini saya berkomunikasi dengan Menteri Imipas apakah seluruh data yang 44.000 by name itu sudah terakses atau belum, sudah bisa diserahkan ke kami atau belum," ujar Supratman Andi Agtas kepada wartawan di kantornya, Selasa 7 Januari 2025.
Supratman menjelaskan, bahwa Menteri Imipas Agus Andrianto menyebut dalam waktu dekat nama napi yang mendapat amnesti itu bakal segera diserahkan kepada Kementerian Hukum.
"Oleh karena itu beberapa saat yang lalu Menteri Imipas menjanjikan dalam waktu dekat nama-nama tersebut akan segera diserahkan," kata dia.
Politikus Gerindra itu mengatakan, belum bisa dipastikan kapan Kementerian Imipas bakal menyerahkan puluhan ribu nama napi yang mendapat amnesti. Sehingga nantinya bakal diumumkan ke publik.
"Kalau itu sih kita tidak ada target ya, tergantung Kementerian Imipas. Karena yang akan melakukan asesmen, menentukan siapa orang yang berhak, itu kan Kementerian Imipas," kata dia
"Setelah itu kemudian kami teliti, kemudian kami serahkan kepada Bapak Presiden, Presiden yang akan memutuskan berapa banyak dan siapa," sambung Supratman.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia berencana bakal memberikan pengampunan atau amnesti untuk 44 ribu narapidana. Kementerian Hukum RI menegaskan tidak ada narapidana kasus korupsi yang mendapatkan amnesti tersebut.
"Menyangkut amnesti yang 44 ribu yang sementara kami siapkan dengan kementerian Imipas (Imigrasi dan Pemasyarakatan). Sama sekali dari 44 ribu itu tidak ada satupun terkait dengan kasus korupsi, sama sekali tidak ada," ujar Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas kepada wartawan di kantornya, Jumat 27 Desember 2024.
Dia menjelaskan bahwa akan ada 4 kategori marapidana yang bakal mendapatkan amnesti dari pemerintah Indonesia. Dia menyebut pertama yakni berupa kasus politik, dimana ada gerakan dugaan makar di Papua dan narapidana yang mengidap sakit berkelanjutan.
"Jadi ada 4, satu menyangkut soal kasus politik, teman-teman di Papua yang dianggap makar tetapi bukan gerakan bersenjata. Kedua terkait dengan orang yang sakit berkelanjutan mungkin karena dia mengalami gangguan jiwa ataupun juga karena ada gangguan penyakit yang agak sulit untuk dilakukan penanganan di lapas kita, terutama yang kena HIV/AIDS," kata Supratman.
Kemudian, kategori yang kedua yakni dijerat Pasal UU ITE terkait penghinaan terhadap kepala negara. Selanjutnya, narapidana penyalahgunaan narkotika juga bakal mendapatkan amnesti.
"Ketiga menyangkut orang-orang yang selama ini ditahan atas dasar pengenaan UU ITE menyangkut soal penghinaan ke kepala negara itu yang akan presiden akan beri amnesti," ucap dia.
"Keempat adalah siapa pun yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan psikotropika tapi statusnya sebagai pengguna yang memang seharusnya mereka tidak berada di lapas. Tapi harusnya menjadi tanggung jawab negara untuk melakukan rehabilitasi terhadap mereka karena mereka itu kita kategorikan sebagai korban," imbuhnya.
Supratman menegaskan 44 ribu narapidana yang bakal mendapatkan amnesti tidak ada terkait dengan kasus korupsi.
Sebelumnya diberitakan, sebanyak 44.000 narapidana (napi) diusulkan mendapat amnesti atau pengampunan dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Amnesti itu diklaim upaya pemerintah mengurangi over kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) dan mempertimbangkan nilai kemanusiaan.
Demikian disampaikan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas seusai menghadiri rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 13 Desember 2024.
Rapat itu turut dihadiri Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri Imipas Agus Andrianto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Data dari Kementerian Imipas (Imigrasi dan Pemasyarakatan) yang memungkinkan untuk diusulkan amnesti kurang lebih 44.000 sekian orang," kata Supratman.
