Panja Haji DPR Temui Prabowo, Lapor Biaya Haji 2025 Turun

Jakarta, VIVA - Panitia Kerja (Panja) Haji DPR menemui Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Selasa sore, 7 Juni 2025. Kedatangannya itu untuk melaporkan biaya perjalanan haji tahun 2025 yang mengalami penurunan.

Dari pantauan VIVA di lokasi, Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang dan Ketua Panja Haji DPR, Abdul Wachid tiba di Istana Negara, Jakarta Pusat sekitar pukul 15.32 WIB.

"Kita melaporkan saja pembahasan panja tentang pembiayaan perjalanan haji untuk tahun 2025. Tentu perjalanan panja yang sudah menetapkan ini kita bisa melakukan koreksi terhadap pembiayaan yang selama ini. Jadi, ada penurunan," kata Marwan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 7 Juni 2025.

Marwan menyebut Presiden Prabowo memang menginginkan agar biaya perjalanan haji tahun 2025 mengalami penurunan. Tapi, dengan catatan, pelayanan terhadap jamaah haji semakin membaik.

"Kalau tidak ada statement dari Presiden, jangan-jangan ya tidak seperti itu (biaya haji mengalami penurunan)," ujar dia. 

Sebelumnya, Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama RI menetapkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 2025 sebesar Rp55,4 juta yang harus ditanggung setiap jemaah. Biaya ini turun dibanding biaya pada musim haji 2024. 

Adapun Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ditetapkan sebesar Rp89.410.258 per jemaah. Biaya ini turun Rp4 juta dari tahun 2024 dari Rp93.410.286. 

Angka tersebut didapat sesuai persetujuan antara Panja Haji Komisi VIII DPR dan Kemenag usai menggelar rapat maraton pembahasan biaya haji sejak pekan lalu. 

Kemenag awalnya mengusulkan biaya haji 1446 Hijriah/2025 sebesar Rp93.389.684 per orang. Namun, DPR minta pemerintah untuk menekan biaya haji agar tak terlalu jauh dengan biaya tahun lalu.

Dalam rapat tersebut, Panja menyetujui Bipih Rp55,4 juta dari 62 persen total BPIH sebesar Rp89,4 juta. Sementara, biaya dari nilai manfaat sebesar 38 persen yakni Rp34 juta. 

"Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, Kepala Badan Penyelenggara Haji, Sekjen Kemenag, dirjen PHU, pak inspektorat, dapat kita terima keputusan panja?," tanya Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang dalam rapat penetapan biaya haji 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 6 Januari. 

"Dapat," seru seluruh anggota Komisi VIII DPR dan Kemenag. 

KPK Panggil Anggota DPR Anwar Sadad di Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim, Bakal Ditahan?

KPK masih mengusut tuntas terkait dengan kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur anggaran 2021-2022.

VIVA.co.id

8 Januari 2025